KBRN, Nunukan: Kebijakan Dana BOSP tahun 2025 diarahkan untuk mendorong layanan pendidikan yang lebih merata. Salah satu tujuannya yaitu menekan praktik pungutan yang kerap muncul dalam kegiatan peningkatan mutu pembelajaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar tepat sasaran. Pada tahun 2025, dana tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tanpa membebani peserta didik dan orang tua dengan pungutan tambahan. Pemerintah juga mendorong satuan pendidikan agar menggunakan dana secara optimal untuk kebutuhan pembelajaran. Hal ini seperti disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, Ph.D

“Kebijakan BOSP ini juga diharapkan dapat digunakan untuk meminimalisir pungutan-pungutan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. kegiatan peningkatan mutu seperti kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan buku bahan ajar penguatan literasi, numerasi, SPMB, pencetakan, ijazah dan lain-lain dapat berjalan secara optimal.” ucap Gogot Suharwoto, Rabu (09/07/2025).

Gogot Suharwoto, Ph.D, menyampaikan bahwa fokus utama penggunaan dana BOSP adalah untuk mengatasi berbagai kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini mencakup kegiatan literasi dan numerasi, dukungan sarana ujian masuk, hingga pencetakan dokumen resmi pendidikan, tanpa memerlukan pungutan dari orang tua siswa.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap satuan pendidikan dapat menjalankan berbagai program peningkatan mutu secara maksimal dan mandiri. Reformasi Dana BOSP bukan hanya soal penganggaran, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bebas dari beban biaya tambahan yang tidak semestinya.