KBRN, Nunukan: Reformasi kebijakan Dana BOSP 2025 menekankan efisiensi dan dampak langsung bagi peserta didik. Arah kebijakan baru ini juga tetap mendukung keberlanjutan pembiayaan honor guru non-ASN secara proporsional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat kebijakan Dana BOSP agar selaras dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama reformasi anggaran ini adalah efisiensi penggunaan dana serta transparansi dalam pengelolaannya, dengan orientasi dampak nyata bagi peserta didik di seluruh satuan pendidikan. Hal ini seperti disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, Ph.D.

“Semangat reformasi kebijakan dana BOSP 2025 adalah pemanfaatan dana yang berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memastikan penggunaan dana yang lebih proporsional efisien transparan tepat dan berdampak bagi murid.” ucap Gogot Suharwoto, Jumat (27/06/2025).

Gogot Suharwoto, Ph.D, selaku Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, juga memastikan bahwa pembiayaan honor guru non-ASN tetap dapat dialokasikan melalui Dana BOSP tahun 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendukung transisi pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara melalui jalur PPPK, yang telah merekrut lebih dari 900 ribu guru di seluruh Indonesia.

“Pembiayaan honor guru non ASN masih dapat dialokasikan dari dana BOSP tahun 2025 kebijakan ini merupakan bagian dari sinergitas kebijakan pemerintah dalam pengangkatan guru menjadi ASN P3K di mana tercatat lebih dari 900.000 guru honorer direkrut menjadi tenaga ASN P3K di satuan pendidikan di seluruh Indonesia.” tambahnya

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan layanan pendidikan serta memastikan tenaga pendidik mendapat dukungan anggaran yang adil. Reformasi Dana BOSP diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, dari sisi kualitas sumber daya manusia hingga pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.