KBRN, Nunukan: Pemerintah pusat merevisi kebijakan Dana BOSP berdasar evaluasi dan data capaian pendidikan nasional. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan setelah ditemukannya tren penurunan skor kompetensi siswa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen) menetapkan perubahan arah kebijakan Dana BOSP tahun 2025. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh yang didasarkan pada tren capaian hasil belajar siswa secara nasional. Salah satu indikator utama yang dijadikan rujukan adalah skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Hal ini seperti disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, Ph.D

“Perubahan kebijakan ini didasarkan atas evaluasi secara menyeluruh yang didukung dengan analisa data yang sangat komprehensif, data yang terjadi pada satu dekade terakhir menunjukkan bahwa nilai skor Pisa Indonesia bidang membaca matematika dan sains tahun 2015 sampai 2022 mengalami tren penurunan secara keseluruhan,” ucap Gogot Suharwoto, Rabu (25/06/2025).

Selain hasil belajar siswa, penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hanya sebagian kecil anggaran BOSP yang digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dinilai belum mencerminkan tujuan utama dana tersebut.

“Data RKAS menunjukkan penggunaan BOSP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mulai Tahun 2022 sampai dengan 2025 hanya 5% anggaran BOSP dialokasikan oleh satuan pendidikan untuk program atau kegiatan peningkatan mutu pendidikan.” tambahnya

Dengan dasar data dan evaluasi ini, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk lebih bijak dan tepat sasaran dalam menggunakan anggaran BOSP. Harapannya, kebijakan yang baru akan memacu transformasi pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan masa depan serta mampu mengangkat capaian akademik siswa secara nasional.