RRI.CO.ID, Nunukan: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan, Muhammad Amin, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada tahun sebelumnya menjadi rapor merah yang harus diperbaiki segera.

"Kita harus jujur dengan data. Tahun 2025 persentasenya masih rendah, baru sekitar 30 persen warga yang tercover. Padahal target minimal kita adalah 50 persen. Artinya ada gap 20 persen yang tidak tercapai," tegas Muhammad Amin saat memberikan keterangan, Selasa (21/04).

Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan sikap transparan terkait capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Lantai 4 Kantor Bupati (4/20), terungkap bahwa realisasi program sepanjang tahun 2025 masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan.

Meski capaian sebelumnya belum memuaskan, Pemkab Nunukan tidak menurunkan standar. Justru di tahun 2026 ini, pemerintah memasang target lebih tinggi yakni di atas 55 persen dari total jumlah penduduk.

Angka ini merujuk pada pemenuhan target nasional untuk menjangkau kurang lebih 100 ribu penduduk dalam setahun, dari total populasi Nunukan yang berada di angka 230 ribu jiwa. Muhammad Amin menginstruksikan evaluasi total terhadap metode sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan agar kegagalan tahun lalu tidak terulang.

"Evaluasi tahun 2026 ini harus menghasilkan persentase yang meningkat. Target kita tahun ini di atas 55 persen. Ini bukan sekadar angka, tapi soal memastikan 100 ribu warga kita terpantau kesehatannya secara akurat," tambahnya.

Rendahnya angka 30 persen pada tahun 2025 disinyalir terjadi karena kurangnya sinkronisasi data antara fasilitas kesehatan (Puskesmas) dengan pelaporan di tingkat daerah. Muhammad Amin menekankan bahwa setiap warga yang melakukan pemeriksaan harus terinput dengan baik agar progres pembangunan SDM di Nunukan terpantau oleh Pemerintah Pusat.

Evaluasi ini juga melibatkan peran Bappeda sebagai koordinator pelaksana untuk memantau indikator kinerja setiap kecamatan. Pemerintah tidak ingin status sebagai wilayah perbatasan menjadi alasan rendahnya akses kesehatan masyarakat. Menutup keterangannya, Muhammad Amin meminta seluruh SKPD terkait tidak lagi bekerja secara parsial.

"Kami mengharapkan dari Dinas Kesehatan, Bappeda, hingga DPMD untuk benar-benar mengawal lebih keras target 50 persen menjadidi 55 persen. (MM)