RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada tahun 2026 menjadi Rp 32 miliar. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 27 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Nunukan, Hj. Miskia, mengatakan penambahan anggaran dilakukan seiring bertambahnya jumlah peserta PBID setiap tahun. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh angka kelahiran dan masuknya penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Nunukan.

“Setiap tahun jumlah penduduk Nunukan terus bertambah, sehingga alokasi anggaran juga harus dinaikkan untuk mengantisipasi kebutuhan,” katanya, Rabu (4/2/2026).

Selain warga lokal, anggaran PBID juga dialokasikan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi melalui Kabupaten Nunukan. Banyak dari mereka dipulangkan dalam kondisi sakit sehingga perlu segera mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

“PMI yang dipulangkan dari Malaysia juga kami akomodasi karena mereka tetap warga negara Indonesia dan harus dijamin kesehatannya saat sakit,” ujarnya.

Hj. Miskia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah menargetkan seluruh warga negara Indonesia, baik mampu maupun tidak mampu, dapat terakomodir  dalam layanan kesehatan nasional.