KBRN, Nunukan: Dalam upaya intervensi dan evaluasi terhadap kasus stunting yang masih ada, agar kasus tidak semakin memburuk dan segera untuk diidentifikasi serta ditangani dengan baik dan benar, maka dilakukan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting oleh Dinkes P2KB Nunukan. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan Pemerintah Daerah terus melakukan upaya untuk melakukan intervensi penurunan stunting ini agar lebih efektif dan efisien dan produktif dengan potensi yang dimiliki saat ini, baik dari segi anggaran dan SDM. Apalagi Kabupaten Nunukan memiliki letak geografis yang berbeda-beda, kemudian melalui jalur darat, laut dan sungai, selain itu berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Karena kita tahu bahwa tantangan kita luas wilayah,, tantangan kita adalah kita berada di garis perbatasan yang dimana pintu-pintu ini keluar masuknya orang yang menjadi penyumbang stunting itu sendiri, jadi kita tidak menafikan itu bahwa faktor-faktornya ada”, ucapnya, Selasa, (9/12/2025).

Berdasarkan data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) Prevalensi kasus stunting pada tahun 2024 sebesar 10,9 persen, dengan balita yang diukur 10,455 dan yang stunting 1.134, ditahun 2025 sampai dengan tri wulan 3 sebesar 11,2 persen atau 988 kasus. Dengan harapan kasus stunting lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Tapi dengan potensi kemampuan keuangan kita daerah, maupun SDM, dan juga koordinasi-koordinasi kita akan tetap melakukan secara efektif, efisien dan produktif”, ujarnya.

Hermanus menyampaikan melalui rapat koordinasi ini, dapat melakukan perumusan, melakukan evaluasi, dan monitoring sejauh mana OPD yang terkait dengan kasus stunting dapat mengambil peran, seperti masalah sanitasi berada di Perkim, kemudian sampah dan lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, dan masalah kesehatan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. (DR).