KBRN, Nunukan: Konsul RI Tawau Aris Heru Utomo menyampaikan bahwa terdapat 500 ribu WNI di Sabah yang sebagian besar bekerja di sektor perkebunan. Selain WNI yang bekerja, terdapat pula anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan pendidikan.

Aris Heru Utomo mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat memberikan perhatian kepada perlunya akses pendidikan bagi anak-anak PMI, dengan mendorong dibangunnya tempat kegiatan belajar bagi anak-anak PMI yang disebut sebagai Community Learning Cemter (CLC).

"Dengan keberadaan CLC, semua anak-anak PMI mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan "formal" hingga kelas 3 SMP, selanjutnya diarahkan untuk menempuh pendidikan jenjang SLTA di Indonesia", ujarnya.

Aris Heru Utomo pun menyampaikan bahwa dalam upaya mengatasi kendala seperti kasus hukum dan ketiadaan dokumen yang diperlukan, antara lain dengan mengeluarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) sebagai bukti status kewarganegaraan Indonesia seorang anak.

Selain dokumen, kendala mutu pendidikan perlu ditingkatkan seperti kompetensi para guru melalui pelatihan ataupun mendorong para guru untuk belajar kembali, antara lain melalui UT.

Ia memandang perlu adanya partisipasi para pihak, baik Konsulat RI, Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), LSM, ataupun Organisasi Komunitas dalam memainkan perannya masing-masing secara maksimal. Selain perlu dikembangkan kemitraan dengan institusi lokal di Sabah.

"Dibutuhkan sinergi berkelanjutan dari Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara inklusif", ujarnya.

Ia juga menjelaskan inovasi dan solusi yang dapat dilakukan meliputi pembelajaran berbasis digital untuk menjangkau wilayah terpencil, kurikulum kontekstual yang menggabungkan nilai Indonesia dan adaptasi lokal, pendidikan vokasi berbasis kebutuhan komunitas migran, dan sistem pelaporan dan pemetaan siswa yang lebih akurat.