Dampak Pelintas Batas Tawau Malaysia terhadap Pembengkakan Iuran BPJS Nunukan

RRI.CO.ID Nunukan: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks. Selain mengurus dokumen warga lokal, Disdukcapil Kabupaten Nunukan harus berhadapan dengan fenomena pengajuan NIK oleh warga luar daerah hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermukim di Tawau, Malaysia.

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Nunukan, Samsuddin, mengungkapkan bahwa kerentanan wilayah perbatasan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) Indonesia melalui formulir F101 dan F104.

"Yang kami pelajari hingga saat ini yang mengajukan NIK di Disdukcapil Nunukan adalah warga dari luar Nunukan, misalnya dari Sulawesi, NTT bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan pembuatan NIK adalah orang-orang yang bermukim di Malaysia," ungkap Samsuddin.

Dampak dari arus pendaftaran penduduk lintas batas ini ternyata berimbas langsung pada keuangan daerah. Pertambahan penduduk dari jalur tersebut memicu pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan, yang tercatat menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Utara (Sekaltara) dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Samsuddin memberikan contoh ironis di lapangan, di mana warga yang tinggal dan berobat di Malaysia tetap tercatat secara rutin dibayarkan iuran BPJS-nya oleh negara melalui data kependudukan Nunukan.

Sebagai solusi, Samsuddin menilai seharusnya penerbitan NIK bagi PMI yang bermukim di Tawau Malaysia ditangani langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia (Konsulat) di Malaysia. Jika skema tersebut berjalan optimal, Kabupaten Nunukan dapat melakukan efisiensi anggaran iuran BPJS yang selama ini terus membengkak.

Di tengah situasi ini, Disdukcapil Nunukan bersikap sangat selektif dalam menerbitkan NIK baru. Setiap pemohon dari luar daerah atau perbatasan wajib menyertakan penjamin yang jelas, seperti ketua RT guna memastikan keabsahan status mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). MM