RRI.CO.ID Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh adat serta perwakilan paguyuban etnis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Stabilitas Daerah. Pertemuan ini berlangsung di Ruang VIP Forkopimda Kantor Bupati Nunukan pada Rabu (5/8/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dengan didampingi Wakil Bupati Hermanus ini digelar sebagai langkah cepat memperkuat sinergi menjaga persatuan daerah. Dalam merespons beredarnya unggahan bermuatan provokatif bernuansa SARA di media sosial yang sempat memicu keresahan warga baru-baru ini.

Dalam arahannya, Bupati Irwan Sabri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika yang ada secara bijaksana dengan mengedepankan asas persaudaraan. Bupati turut mengapresiasi kesigapan jajaran kepolisian yang bergerak cepat menangani persoalan tersebut secara hukum.

"Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama dan budaya. Keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga melalui kebersamaan dan toleransi," tegas Irwan Sabri.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Hermanus mengimbau seluruh elemen tokoh masyarakat dan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial. Menurutnya, menjaga situasi daerah perbatasan yang aman, damai dan harmonis harus menjadi prioritas bersama.

Sementara itu, Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarkan konten yang memicu perpecahan serta menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

"Masyarakat kita imbau agar bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Percayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku," imbau AKBP Ruslaeni.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi berkala lintas elemen masyarakat dan instansi.

2. Mengajak seluruh warga tidak terpengaruh oleh konten provokatif di media sosial.

3. Mendukung penuh proses penegakan hukum yang transparan dan profesional.

4. Membulatkan komitmen para tokoh adat dan paguyuban untuk menyelenggarakan Deklarasi Damai sebagai bentuk penegasan menjaga kondusivitas Kabupaten Nunukan.

Para tokoh agama, tokoh adat dan ketua paguyuban yang hadir menyatakan komitmen untuk mendinginkan suasana, mengedepankan jalur musyawarah serta merawat kerukunan. (PROKOMPIM) MM