Digitalisasi Bansos Bakal Saring Ketat Celah Data Ganda
- 26 Feb 2026 23:32 WIB
- Nunukan
RRI.CO.ID. Nunukan: Transformasi besar-besaran penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Indonesia kini memasuki babak baru. Tidak hanya di tingkat daerah seperti Nunukan, pemerintah pusat melalui koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan, tengah merumuskan aplikasi mutakhir bernama "Digitalisasi Bansos" untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Informasi yang dihimpun dari pidato Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa uji coba aplikasi ini telah dilakukan di Banyuwangi. Hasilnya mengejutkan, ditemukan 70 persen penerima bansos tidak tepat sasaran.
Penyebab utamanya adalah data KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah tidak aktif namun tetap terdaftar. Menurut Menko Luhut, setelah dilakukan penyaringan ketat dengan teknologi tinggi, kini hanya tersisa sekitar 20,8 persen data yang akan di validasi secara nasional.
Kepala Bidang Limjamsos Dinsos Nunukan, Totok Suprapto menjelaskan bahwa sistem baru ini akan jauh lebih transparan dan demokratis. Berbeda dengan sistem DTSEN lama yang seringkali tanpa alasan jelas mengapa seseorang diterima atau ditolak, sementara aplikasi Digitalisasi Bansos akan membeberkan alasan secara rinci.
"Kedepan, siapa saja boleh mengusulkan. ASN, Lurah hingga Ketua RT bisa memasukkan nama usulan. Namun, keputusan akhir ada di tangan aplikasi. Sistem akan menyaring secara otomatis dan memberikan keterangan detail apakah orang tersebut layak atau tidak," jelas Totok.
Totok menyoroti kelemahan sistem Desil saat ini yang tidak memberikan penjelasan logis di lapangan. Sering ditemukan warga yang secara ekonomi masih sangat sulit namun masuk dalam Desil 10 (kategori mampu) tanpa ada penjelasan parameter yang mendasarinya.
"Dengan aplikasi baru ini, semua alasan akan dibeberkan sistem. Jika ditolak, akan ketahuan alasannya apa, apakah karena aset yang dimiliki atau status administrasi lainnya," tambahnya.
Saat ini, proses pemutakhiran data tengah berlangsung serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan yang melibatkan BPS dan elemen masyarakat. Langkah ini merupakan fondasi sebelum aplikasi Digitalisasi Bansos benar-benar dioperasikan secara penuh untuk menggantikan sistem manual yang penuh celah. MM
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....