DPRD Nunukan Minta Program Pendidikan di Pedalaman dan Perbatasan Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan meminta pelaksanaan program pendidikan tahun anggaran 2026 lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., saat memimpin rapat kerja Komisi I bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan di Ruang Rapat Ambalat I Kantor DPRD Nunukan, Selasa (11/8/2026).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi realisasi program dan kegiatan pendidikan tahun anggaran 2026. Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Muhammad Mansur, sejumlah anggota DPRD, jajaran Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

Arpiah mengatakan, secara umum pelaksanaan program pendidikan tahun 2026 telah berjalan cukup signifikan. Namun, masih terdapat sejumlah kegiatan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pembangunan fisik yang dinilai belum terlaksana secara maksimal.

Menurutnya, evaluasi program pendidikan tidak cukup hanya mengukur tingkat serapan anggaran. DPRD lebih menekankan pada capaian program dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah capaian dan manfaatnya bagi masyarakat," ujar Arpiah.

Ia menegaskan, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu perhatian DPRD Nunukan, mengingat masih terdapat masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang membutuhkan dukungan terhadap sarana, prasarana, maupun layanan pendidikan.

Karena itu, DPRD mendorong agar program pendidikan diarahkan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Selain pembangunan fasilitas pendidikan, perhatian juga perlu diberikan terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik.

Arpiah meminta Dinas Pendidikan mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah target program belum terealisasi secara optimal. Identifikasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan mendorong penyelesaian kegiatan sebelum Tahun Anggaran 2026 berakhir.

"Jika ada target yang belum optimal, mari kita identifikasi kendalanya dan dorong solusi bersama sebelum tahun anggaran berakhir," katanya.

DPRD Nunukan berharap evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program pendidikan, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan mampu memperkuat pemerataan layanan pendidikan.

Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan, sehingga tidak hanya pembangunan fisik yang tercapai, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata.