Muhammad Nasir Dorong Integrasi CSR dengan Raperda Koperasi dan Usaha Kecil

RRI.CO.ID, Nunukan - DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperkuat substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menggali praktik terbaik terkait pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menekankan pentingnya kontribusi perusahaan melalui program CSR yang berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kontribusi perusahaan harus bisa memberikan dampak langsung dan berkelanjutan. Selama ini masih banyak program CSR yang belum terkoordinasi dengan baik sehingga belum optimal mendorong pembangunan daerah,” ujarnya, pada Selasa (28/4/2026).

"Raperda Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran strategis bagi penguatan ekonomi daerah. Raperda ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keberpihakan nyata kepada koperasi dan pelaku usaha kecil agar mereka bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Nasir.

Ia menjelaskan, pelaku usaha kecil dan koperasi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses permodalan, pasar, hingga perlindungan hukum.

Karena itu, melalui Raperda tersebut, DPRD Kaltara mendorong kebijakan yang komprehensif, mencakup kemudahan perizinan, pendampingan, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran. Nasir juga menekankan pentingnya integrasi program CSR dengan pengembangan koperasi dan usaha kecil.

“Kami mendorong agar CSR perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM, sehingga dampaknya lebih terarah dan terukur,” tutupnya.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kaltara berharap dapat memperkaya substansi Raperda sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan berkelanjutan.