DPRD Kaltara Dorong Perluasan Sertifikasi Halal bagi UMKM Perbatasan

RRI.CO.ID, Nunukan – Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan berbagai aspirasi strategis masyarakat Kalimantan Utara kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, dalam pertemuan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltara Muhammad Nasir menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama melalui program bantuan sertifikasi halal.

Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM di Kalimantan Utara yang memiliki produk berkualitas, namun menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal yang menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar.

"UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap program sertifikasi halal terus diperluas dan diprioritaskan bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Semakin banyak UMKM yang tersertifikasi, semakin besar peluang mereka berkembang dan menembus pasar yang lebih luas," ujar Muhammad Nasir, pada Sabtu (27/6/2026)

Ia menambahkan, pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat perekonomian daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengusulkan agar BUMD Migas Kaltara Jaya dapat menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan jaringan Pertashop di Kalimantan Utara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

Di sektor pendidikan, Komarudin mengusulkan agar kuota penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Kalimantan Utara ditingkatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan.

"Masih banyak anak-anak yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Kami berharap kuota PIP terus ditingkatkan agar semakin banyak pelajar yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi," katanya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kaltara. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan DPR RI menjadi kunci dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.

"Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan bersama. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan kepada pihak terkait sesuai kewenangannya," ujar Rahmawati.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat dalam memperjuangkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.