Sidak Dapur MBG Bisa Pukul 2 Pagi, Ini Instruksi Kepala BGN Sudaryono kepada Pemda
- 05 Okt 2026 13:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kepala BGN RI, Sudaryono meminta, pemerintah daerah bersama Forkopimda meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Tidak hanya itu, Sudaryono mendorong, kepala daerah tidak ragu melakukan sidak pada waktu yang tidak biasa.
- Memohon kepada kepala daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala.
RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala BGN RI, Sudaryono meminta, pemerintah daerah (pemda) bersama Forkopimda meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan, diminta dilakukan secara berkala, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) ke dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak hanya itu, Sudaryono mendorong, kepala daerah tidak ragu melakukan sidak pada waktu yang tidak biasa. Semua itu, guna memastikan kondisi dapur MBG sesuai dengan standar penyelenggaraan program.
“Memohon kepada kepala daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” kata Sudaryono dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, inspeksi mendadak tidak semata-mata ditujukan untuk memeriksa kondisi fisik dapur SPPG. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.
BGN, kata Sudaryono, telah menyiapkan daftar periksa atau checklist sebagai panduan bagi pemerintah daerah ketika melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan tersebut, nantinya dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan program.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” ucap Sudaryono.
Checklist tersebut, Sudaryono mengharapkan, dapat membuat proses pengawasan dapur MBG di lapangan berjalan lebih terarah. Pemerintah daerah juga dapat menyampaikan temuan yang membutuhkan evaluasi kepada BGN.
Sudaryono menekankan, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk menjaga kualitas layanan MBG yang diterima masyarakat.
Karena itu, BGN meminta pemda tidak sekadar menunggu laporan terkait kondisi dapur MBG. Pemeriksaan langsung di lapangan, dinilai penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menemukan persoalan yang mungkin tidak terlihat melalui laporan rutin.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan, tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono.
Pengawasan tersebut mencakup kebersihan dapur, kedisiplinan pelaksana, berbagai keluhan yang muncul, hingga kondisi pelayanan MBG di sekolah. Hasil inspeksi selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program di masing-masing daerah dapat terus diperbaiki.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....