BGN Bongkar Potongan Rp1.500-Rp2.000 per Porsi MBG, Kualitas Menu Disebut Terdampak

RRI.CO.ID, Jakarta - BGN RI menemukan, persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menemukan, dugaan kasus setoran hingga Rp2.000 per porsi pada program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, persoalan tersebut ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terdapat mitra yang mengeluarkan modal membangun dapur SPPG, tetapi kemudian berhadapan dengan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional program.

“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya, yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” kata Sudaryono dalam keterangannya seperti dilansir laman BGN RI saat meresmikan SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, dikutip Minggu, 4 Oktober 2026.

Menurut Sudaryono, BGN menerima laporan mengenai adanya mitra yang diminta memberikan setoran (potongan) Rp1.500-Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Ia menilai praktik, tersebut dapat berdampak terhadap kualitas makanan MBG.

“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong. Dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya, ini tidak boleh lagi terjadi,” ucap Sudaryono.

BGN, kata Sudaryono, bakal mengambil tindakan terhadap yayasan yang meminta setoran tetapi tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Sudaryono menyatakan, kerja sama dapat diputus apabila yayasan tidak memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan, maupun kegiatan operasional program.

“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut sibuk. Tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut off,” ujar Sudaryono.

Sebagai langkah pembenahan, BGN menyiapkan, mekanisme baru dalam hubungan kerja sama dengan mitra dan pengelola dapur SPPG. Salah satunya, melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditujukan untuk menghilangkan potongan yang dinilai tidak diperlukan.

Selain memperbarui PKS, BGN juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola MBG. Perubahan tersebut, mencakup pengaturan ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi.

Sudaryono mengatakan, pembenahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan sejak program MBG dijalankan. Menurutnya, persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme program MBG.

“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik. Dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” kata Sudaryono.