Kemacetan Ketapang Bukan Hanya Kesalahan ASDP: Harus Diurai Bersama

RRI.CO.ID, Banyuwangi - Kemacetan panjang di akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan. Tetapi juga berdampak pada mobilitas masyarakat dan wisatawan yang hendak menuju Bali.

Peneliti kebijakan publik Klepean Centre for Humanity, Islahuddin mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan klasik yang memicu kemacetan. Menurutnya, hal tersebut dipicu masalah yang selama ini saling berkelindan sehingga perlu diurai bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Islahuddin menyebut, persoalan tersebut melibatkan regulator maupun operator. Mulai dari KSOP, Gapasdap, INFA, Pelindo hingga perusahaan angkutan truk.

"Kemacetan di akses ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi disebabkan sejumlah masalah. Mulai dari banyaknya kendaraan ODOL (over dimension over loading), kondisi lalu lintas, hingga pengaturan di Pelabuhan ASDP Ketapang dan Pelabuhan Tanjungwangi milik Pelindo," ujar Islahuddin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 30 September 2026.

Menurutnya, kendaraan ODOL menjadi salah satu persoalan yang terus berulang. Pemerintah sebagai regulator dinilai perlu memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan yang ditentukan.

Islahuddin mengatakan keberadaan ODOL juga berdampak terhadap kapasitas angkut kapal. Kendaraan dengan muatan berlebih yang masuk ke kapal dapat mengurangi slot bagi kendaraan lain.

"Jika ODOL selama ini membahayakan keselamatan dan selalu memunculkan masalah di lapangan, maka harus diatur ketat bahkan jika perlu dilarang. Jika ODOL masuk kapal, maka akan mengurangi slot kendaraan lain sehingga kapasitas muat kapal terbatas," katanya.

Ia menilai, ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pengaturan ODOL juga menyulitkan petugas di lapangan untuk melakukan penindakan. Terlebih, petugas yang menerapkan aturan kerap mendapat protes dari pengemudi truk.

"Petugas pelabuhan yang tegas dalam mengatur ODOL sering kali mendapatkan protes sopir karena dianggap menghambat arus barang. Padahal pengaturan ODOL untuk kepentingan semua pihak, terutama keselamatan pelayaran," ujar Islah, panggilan akrabnya.

Demonstrasi Ikut Picu Kemacetan

Selain persoalan ODOL, Islah turut menyoroti aksi demonstrasi yang menghambat akses menuju objek vital pelabuhan. Menurutnya, penutupan akses pelabuhan selama beberapa jam dapat menimbulkan antrean panjang yang berdampak pada ribuan pengguna jasa.

Ia pun meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap aksi yang menghambat akses ke objek vital dan mengganggu aktivitas masyarakat. "Polisi harus bertindak tegas, jangan biarkan objek vital disabotase sekelompok orang dan mengganggu ribuan pengguna jasa," ujarnya.

Islahu juga menyoroti antrean kendaraan di Pelabuhan Tanjungwangi milik Pelindo yang hendak menyeberang menuju Lembar. Menurutnnya, antrean tersebut turut berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di kawasan Ketapang.

"Tidak semua kendaraan yang mengantre pengguna pelabuhan ASDP, tapi juga pengguna Tanjungwangi milik Pelindo. Apalagi ketersediaan kapal di lintasan itu berkurang," ucap Islah.

Karena itu, ia menilai penyediaan buffer zone atau area penyangga yang memadai perlu menjadi prioritas. Guna menampung kendaraan sebelum masuk ke area pelabuhan.

Untuk mengurai kepadatan, Islah juga mendorong Gapasdap dan INFA mengerahkan kapal berukuran besar sebagai kapal perbantuan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menambah kapasitas angkut pada lintasan yang sedang padat.

"Sejauh ini, hanya ASDP yang sudah menambah kapal perbantuan di lintasan padat tersebut," ujar Islah. Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diminta menertibkan serta mengoptimalkan lahan di sekitar pelabuhan yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas parkir kendaraan siap muat.

Sementara itu, KSOP diminta menerapkan pengaturan jadwal yang lebih fleksibel agar pemanfaatan kapasitas kapal dapat lebih maksimal. Islah menegaskan, persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.

"Akses jalan menuju pelabuhan adalah fasilitas vital nasional yang memiliki dampak pada kehidupan semua masyarakat. Sehingga perlu segera diatasi secara bersama," kata alumnus Magister Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono alias BHS menyoroti kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hal tersebut, dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali.

BHS mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani bersama agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

“Pasti ini dampaknya ke pariwisata, masyarakat seluruh Indonesia jadi enggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Saya juga mohon Pemprov Bali ikut mendukung ASDP dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur,” ujar BHS saat meninjau layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Senin, 28 September 2026.

Menurutnya, penanganan kemacetan tidak bisa hanya dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendukung penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk.

Selain pembenahan infrastruktur, BHS bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Salah satunya dengan memangkas waktu bongkar muat kapal dari sekitar 35 menit menjadi 15 menit agar dapat mempercepat pergerakan kapal dan mengurangi penumpukan kendaraan.