Menteri HAM Soroti Pergeseran Pola Konflik di Papua

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menyoroti perubahan pola konflik Papua yang kini berkembang melampaui persoalan konflik bersenjata. Ia menyebut sejumlah pola perlawanan, meliputi diplomasi, internasionalisasi, perlawanan bersenjata, serta gerakan bawah tanah atau klandestin.

“Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan berdasarkan perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh,” kata Natalius Pigai saat konferensi pers usai menghadiri Forum Kebijakan HAM, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Pigai menilai konflik berbasis identitas ras dan agama berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Papua. Ia mengingatkan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar di Papua.

“Kalau perlawanan atas dasar perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Perbedaan identitas yang menjadi dasar perlawanan harus mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar,” ucap Pigai.

Pigai menilai konflik berbasis identitas dapat berdampak luas apabila terus berkembang dan mengakar di tengah masyarakat Papua. Ia mengingatkan konflik tersebut berpotensi memperlebar perbedaan antarkelompok apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

“Karena konflik akibat ras dan agama telah menyebabkan jatuhnya negara-negara besar di dunia. Karena itu, konflik berbasis identitas harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin luas,” ucap Pigai.

Ia juga menyinggung serangan terhadap warga dari kelompok suku pendatang di Papua. Menurutnya, kekerasan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai konflik biasa.

Pigai mengingatkan kekerasan berbasis identitas dapat memperlebar jarak sosial antara masyarakat asli Papua dan warga pendatang. Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi agar perbedaan identitas tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok di Papua.

“Jangan anggap perbedaan konflik yang sekarang terjadi di Papua, orang TPN-OPM menyerang suku pendatang, itu dianggap biasa. Kita khawatir itu menjadi pola baku di Papua dan mengental, maka yang Papua dan bukan Papua jadi minyak dan air,” ujar Pigai

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Pernyataan Pigai disampaikan di tengah rentetan kekerasan terhadap warga sipil di Papua pada September 2026. Salah satu kasus terjadi pada 9 September 2026 ketika tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tewas dalam aksi penembakan.

“Pada 15 September 2026, seorang sopir bernama Aris Sanda dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan bersenjata. TNI menyatakan kelompok separatis Papua berada di balik sejumlah pembunuhan yang terjadi di wilayah tersebut,” ucap Pigai.