OSO: Anggaran Daerah Berperan Penting bagi Kesejahteraan Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019, Oesman Sapta (OSO), meminta Pemerintah Pusat memenuhi anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan. Menurutnya, anggaran daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di kanal YouTube Official ILC, Jumat (11/9/2026). Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan sejumlah ekonom.

OSO mengatakan, keluhan Pemerintah Daerah antara lain berkaitan dengan anggaran yang belum diberikan sesuai Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kekecewaan pemerintah daerah dan mengganggu pembangunan masyarakat.

"Keluhan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat antara lain tentang anggaran daerah, yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN yang sudah disetujui untuk daerah. Sehingga daerah merasa kecewa, kemudian para kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta. Hal ini harus segera diatasi," ujarnya.

Dalam diskusi bertajuk "Anggaran Dipangkas, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Memanas", OSO menilai hubungan pusat dan daerah harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Ia merujuk Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OSO menegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, anggaran yang telah ditetapkan untuk daerah perlu disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN. Jadi, anggaran daerah itu wajib diberikan kepada daerah," kata OSO.

Ia juga mengingatkan dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut OSO, keterbatasan anggaran dapat menghambat pembangunan apabila tidak diimbangi kebijakan pendanaan yang memadai.

"Yang terjadi sekarang, anggaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu," ucapnya.

OSO turut menyoroti dana bagi hasil (DBH) yang dinilai penting bagi daerah dengan keterbatasan sumber pendanaan. Ia meminta Pemerintah memastikan pembagian DBH dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

"Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar dana bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah. Tentu, dengan jumlah yang proporsional," ujarnya.

Selain anggaran reguler, OSO meminta Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan bencana yang dapat digunakan secara cepat. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga perlu memiliki anggaran yang siap digunakan ketika bencana terjadi.

“Anggaran bencana alam harus selalu standby dan menjadi prioritas di seluruh kementerian dan lembaga, tidak boleh ditunda-tunda sedikit pun. Sebab, rakyat percaya pada Pemerintah Pusat. Jangan kecewakan masyarakat daerah yang mengalami musibah," ucapnya.

OSO juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran pemerintah merespons bencana secara cepat. Ia mengusulkan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai lambat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Usulan saya, sebaiknya jika pembantu Presiden yang lambat membantu masyarakat yang kena bencana alam, sebaiknya diganti saja sama yang responsif," ujarnya.

OSO kemudian mengusulkan program nasional untuk memperkuat solidaritas antardaerah saat terjadi bencana. Menurutnya, daerah yang tidak terdampak dapat ikut membantu wilayah lain sebagai bentuk kepedulian sesama masyarakat Indonesia.

“Kalau satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu meringankan sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa. Untuk daerah, saya akan bersama kalian," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat diperlukan daerah untuk membiayai pelayanan dasar masyarakat. Ia berharap Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dikurangi dapat dikembalikan secara bertahap.

"Kami memerlukan satu kewajaran tertentu dari Pemerintah Pusat, sedikit demi sedikit mengembalikan lagi TKD yang telah dikurangi," ucap Bursah.

Bursah memahami Pemerintah Pusat perlu memprioritaskan anggaran untuk sejumlah program strategis nasional. Namun, ia menilai pengurangan TKD tetap perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Senada, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemangkasan TKD berdampak terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Ia menyebut Kota Bandung mengalami penurunan TKD hampir Rp700 miliar pada tahun ini.

"Kita di daerah harus punya jejaring yang sangat kuat di Pemerintah Pusat. Sekarang, orientasinya lebih banyak pengendalian fiskal di pusat. Ya, kita di daerah hanya bisa menerima apa adanya, lalu bermain dalam gendang dan gelombang tersebut," ucap Farhan.

Ekonom Senior Fuad Bawazier menilai hanya sebagian kecil daerah yang memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan berbeda berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Fuad mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat, seperti DKI Jakarta dan Badung, Bali. Menurutnya, terdapat pula daerah seperti Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau yang memiliki kemampuan fiskal kuat karena sektor pertambangan.

"Pokoknya hanya ada beberapa, kurang dari sepuluh jari istilahnya, yang memang bisa mandiri secara keuangan APBD-nya. Sebab itu, perlu ada kebijakan asimetris. Daerah-daerah yang merupakan pengecualian ini, bisa mendapatkan perlakuan berbeda dari daerah pada umumnya," kata Fuad.