Komisi XII Setujui Anggaran Kementerian Investasi Rp974,8 Miliar

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2027 sebesar Rp974,84 miliar. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rabu, 16 September 2026.

Pagu tersebut merupakan hasil pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan bersama Badan Anggaran DPR RI. Besaran anggaran juga sesuai dengan surat penyampaian RUU APBN yang diterima Komisi XII pada September 2026.

DPR telah membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga atau RKA-K/L 2027 bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM. Dalam pembahasan tersebut, disepakati RKA-K/L sebesar Rp1,204 triliun sebelum hasil pembahasan di Badan Anggaran.

"Komisi XII menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI tahun 2027 sesuai hasil rapat kerja sebesar Rp974.840.775.000. Dengan rincian dukungan manajemen sebesar Rp505.302.912.000, dan penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp469.537.863.000," kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.

Sementata itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan kementeriannya menerima dan menyetujui penetapan anggaran tersebut. Ia memastikan anggaran akan dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen penuh untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Serta berperan aktif dalam mendorong peningkatan investasi dan hilirisasi serta penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama, yakni dukungan manajemen sebesar Rp505,3 miliar. Sementara program penanaman modal dan hilirisasi mendapatkan alokasi sebesar Rp469,54 miliar.

Selain itu, Rosan menyebut terdapat tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif yang diarahkan pada tiga prioritas. Ketiganya mencakup pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0, penguatan daya saing investasi, serta percepatan pertumbuhan investasi nasional.