Pengamat Soroti Hubungan Pusat dan Daerah usai Pergantian Menkeu

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan yang baru. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin, 14 September 2026 menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Pengamat Kebijakan Publik Yoghi Suprayogi Sugandi menilai persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu dilihat secara lebih luas. Menurutnya, siapa pun menteri keuangan yang menjalankan efisiensi anggaran daerah berpotensi menghadapi keberatan dari sejumlah pemerintah daerah setempat.

"Saya pikir siapapun menteri yang menjalankan efisiensi anggaran daerah akan terus mendapat keberatan dari pemerintah daerah tersebut nantinya. Keberatan itu bukan berarti daerah menjadi oposisi, tetapi muncul karena kebijakan pusat berdampak langsung terhadap pengelolaan anggaran daerah," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa, 15 September 2026.

Ia mencontohkan persoalan dana bagi hasil yang menurutnya turut dirasakan sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat dan Papua. Ia menyebut Puncak Jaya sebagai salah satu daerah yang menghadapi fenomena serupa dalam pembahasan dana bagi hasil tersebut.

Menurutnya, persoalan dana bagi hasil juga berkaitan dengan sejumlah kesepakatan sebelumnya yang mengatur dukungan anggaran bagi daerah. Ia mencontohkan Aceh dan menyebut kesepakatan Helsinki sebagai salah satu dasar pembahasan mengenai dana bagi hasil tersebut sebelumnya.

"Saya melihat persoalan ini bukan hanya kesalahan Purbaya, karena pemerintah Prabowo juga memiliki program besar yang membutuhkan anggaran. Karena itu, pergantian menteri keuangan menurutnya belum tentu menghilangkan persoalan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara keseluruhan," ucapnya.

Ia menilai pemerintah Prabowo terlalu ambisius menjalankan berbagai program, sementara sejumlah kebutuhan layanan dasar masyarakat masih perlu diperkuat. Menurutnya, perhatian terhadap program pembangunan perlu berjalan seimbang agar layanan kesehatan dasar tetap mendapatkan dukungan anggaran memadai masyarakat.

Ia juga menyoroti pembangunan koperasi desa yang menurutnya perlu dibandingkan dengan kebutuhan puskesmas dan klinik kesehatan masyarakat setempat. Menurutnya, penguatan koperasi desa penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan layanan dasar masyarakat tidak tertinggal dalam pelaksanaannya.

"Jadi, persoalan hubungan pusat dan daerah tidak cukup dilihat dari sosok menteri keuangan yang sedang menjabat saat ini. Kebijakan efisiensi anggaran dan pembagian dana kepada daerah menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antarpemerintahan tetap berjalan baik," ujarnya.