BGN Sambut Baik Usulan Pembentukan Unit Pemulihan Masyarakat Terdampak MBG

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat. Khususnya, yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban. Langkah tersebut dinilai dapat membuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih sistematis.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Menurut Hida, rekomendasi tersebut menjadi masukan konstruktif bagi BGN untuk memperkuat tata kelola program MBG. Terutama dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak para penerima manfaat.

Kolaborasi BGN dan Kementerian HAM dalam penguatan aspek hak asasi manusia juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025 itu menjadi dasar bagi kedua pihak untuk bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. BGN dan Kementerian HAM sepakat melakukan pertukaran data dan informasi, publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, serta pendampingan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Ia menambahkan, pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. BGN, lanjutnya, memandang evaluasi sebagai bagian penting untuk memastikan program MBG terus berkembang dan berjalan semakin baik.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik,” ujarnya.

Hida mengatakan dukungan dan masukan dari Kementerian HAM maupun pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bagian penting dalam proses perbaikan tersebut.