BGN Sambut Rekomendasi Menteri HAM Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut rekomendasi Menteri HAM Natalius Pigai untuk memperkuat mekanisme pemulihan masyarakat terdampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut dinilai menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola MBG, sekaligus memastikan perlindungan hak penerima manfaat program.

Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Menteri HAM menjadi masukan konstruktif memperbaiki tata kelola program MBG. Rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” kata Hida dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 10 September 2026

Menurut Hida, rekomendasi tersebut sejalan dengan upaya BGN memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat penerima manfaat MBG. Kolaborasi BGN dan Kementerian HAM memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 yang ditandatangani Oktober 2025.

Nota kesepahaman BGN dan Kementerian HAM mencakup pertukaran data serta informasi terkait pemenuhan gizi nasional sesuai standar HAM. Kesepakatan tersebut juga mencakup pendampingan program dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hak asasi manusia.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM, ini masukan sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan. MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM dalam program,” ucap Hida.

Selain itu, Hida menekankan rekomendasi itu untuk memperkuat mekanisme pemulihan masyarakat terdampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Rekomendasi tersebut menjadi masukan konstruktif bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola program serta memastikan perlindungan hak penerima manfaat.

Hida menambahkan, pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan semakin baik, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Evaluasi bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan proses penting memastikan program terus berkembang dan menjadi semakin baik. Kami menyambut baik rekomendasi Pak Menteri HAM, ini masukan sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” kata Hida mengungkapkan.