PKS Minta BGN Perketat Pengawasan MBG, Zero Accidents Harus Jadi Standar

RRI.CO.ID, Jakarta - Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik dinilai harus menjadi alarm serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan aman, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan jutaan anak Indonesia.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI Muhammad Kholid mengatakan, MBG menyangkut kepentingan dan masa depan generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya harus ditopang standar keselamatan pangan dan tata kelola yang tinggi.

Kholid menegaskan dua prinsip yang harus menjadi pijakan BGN dalam membenahi pelaksanaan MBG, yakni Zero Accidents dan Full Accountability. Menurutnya, setiap risiko yang dapat dicegah harus diantisipasi sejak awal.

“Standar kita harus jelas: Zero Accidents dan Full Accountability. Anak-anak harus aman. Setiap risiko yang dapat dicegah harus dicegah. Dan ketika terjadi persoalan, sistem harus bertanggung jawab,” ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Kholid meminta BGN mengambil langkah cepat terhadap berbagai persoalan yang telah terjadi, termasuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pelaksana di tingkat lapangan. Namun, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada petugas di lapangan.

“Jangan setiap terjadi persoalan, evaluasi hanya berhenti di lapangan. BGN harus memastikan standar, sistem pengawasan, dan mekanisme pengendalian risikonya benar-benar mampu mencegah persoalan yang sama terulang,” katanya.

Menurut Kholid, kepemimpinan baru BGN harus menjadikan berbagai kasus sebelumnya sebagai bahan pembelajaran. Pergantian pimpinan harus diikuti dengan perbaikan sistem agar kelemahan tata kelola tidak kembali terjadi.

“Kepemimpinan baru harus belajar dari berbagai kasus pada masa sebelumnya. Jangan sampai yang berubah hanya orangnya, sementara kelemahan sistem dan kesalahan yang sama terus berulang,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI itu juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Zero Accidents dalam membangun sistem pencegahan risiko. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui penguatan standar keamanan pangan, pengawasan, deteksi dini, mitigasi risiko, serta evaluasi secara berkala.

Sementara itu, prinsip Full Accountability harus diterapkan dalam penanganan setiap insiden. Pertanggungjawaban, kata Kholid, tidak semestinya hanya dibebankan kepada pelaksana di tingkat bawah, tetapi juga mencakup seluruh rantai tata kelola, mulai dari penetapan standar, pengawasan, koordinasi, hingga pengambilan keputusan.

“Ketika terjadi persoalan, jangan hanya mencari siapa yang salah di lapangan. Harus dilihat juga apakah ada kelemahan dalam sistem, standar, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Anak harus aman dan sistem harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Kholid menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk dukungan konstruktif terhadap keberhasilan MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pembenahan tata kelola dapat memastikan program berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami ingin MBG berhasil. Justru karena ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan menyangkut masa depan generasi Indonesia, sistemnya harus semakin kuat. Anak-anak harus menerima makanan yang bergizi, berkualitas, dan aman,” ujar Kholid.