Pemerintah Kaji Efektivitas MBG dalam Memperbaiki Status Gizi Anak

RRI.CO.ID, Jakarta - Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Satrio mengatakan kabar penurunan stunting perlu diverifikasi sebelum dikaitkan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data di Jayapura, misalnya, mencatat penurunan stunting lebih dari empat persen, tetapi penyebabnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Menurutnya, penurunan angka stunting di daerah tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak program MBG. Sebab, berbagai intervensi kesehatan lainnya juga berperan dalam memperbaiki status gizi masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam.

"Kita harus memverifikasi data dan pernyataan sebelum menyimpulkan keberhasilan program tertentu dalam menurunkan angka stunting secara nasional. Penurunan stunting membutuhkan proses panjang, terutama melalui intervensi kesehatan yang menyasar ibu hamil dan balita," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa, 29 September 2026.

Ia menjelaskan, dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Perubahan status gizi kronis membutuhkan penanganan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan yang memerlukan perhatian sejak masa kehamilan.

Saat ini, evaluasi program MBG berbasis bukti dari lapangan masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap capaian benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat, bukan sekadar keberhasilan yang terlihat di atas kertas.

Kementerian Kesehatan bersama BKKBN dan kementerian lainnya terus melakukan evaluasi untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan penanganan stunting tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung data yang akurat.

Di sisi lain, pengawasan mutu dan keamanan pangan dalam program MBG juga menjadi perhatian utama pemerintah. Kementerian Kesehatan turun langsung memastikan asupan gizi yang diterima puluhan juta anak setiap hari memenuhi standar kesehatan.

Hariqo menyebut, pengawasan ketat dan penerapan prosedur operasional standar turut mendukung keamanan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Hingga saat ini, lebih dari 26 ribu dapur MBG dilaporkan tidak mengalami kasus keracunan berdasarkan keterangan yang disampaikannya.

"Kami juga menantikan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai perkembangan status gizi masyarakat. Hasil survei tersebut diharapkan dapat tersedia tahun ini atau paling lambat awal tahun depan sebagai bahan evaluasi kebijakan," ucapnya.

Menurutnya, evaluasi keberhasilan program perlu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengukur status gizi masyarakat. "Badan Gizi Nasional (BGN) berfokus mengevaluasi kualitas makanan dan tata kelola penyediaan, sedangkan pengukuran dampak kesehatan memerlukan pendekatan berbasis survei," ujarnya, menjelaskan.

Ia menambahkan, kesenjangan antara hasil survei dan temuan di lapangan harus disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait. Dengan begitu, pemerintah dapat memperbaiki pelaksanaan MBG sekaligus memastikan upaya penurunan stunting berjalan terukur, transparan, dan berkelanjutan.