Kementerian UMKM Siapkan Rp350 Miliar untuk Pemulihan UMKM Aceh

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian UMKM menyiapkan anggaran Rp350,21 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh. Program pemulihan tersebut disiapkan sebagaimana upaya yang tengah dilakukan pemerintah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Dukungan tidak hanya difokuskan pada pemulihan usaha, tetapi juga peningkatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM. Hal tersebut agar nantinya pelaku usaha dapat kembali produktif dan berkembang.

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, M. Makhrisyafrisal, mengatakan anggaran pemulihan itu terbagi dalam empat klaster. Yakni bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, dan layanan Klinik UMKM Bangkit.

“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka produktif,” kata Makhrisyafrisal dalam keterangannya, Selasa, 8 September 2026.

Dari total anggaran tersebut, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Program itu menyasar 113.292 pelaku usaha mikro dengan bantuan sebesar Rp3 juta untuk setiap penerima.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaku usaha mikro memulihkan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana. Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi.

Anggaran itu digunakan untuk perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak bencana. Serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.

Menurutnya, pemulihan sarana produksi penting dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan. “Ketersediaan fasilitas dan peralatan produksi yang memadai diharapkan membuat pengusaha UMKM kembali menghasilkan produk secara optimal,” ujarnya.

Kementerian UMKM juga menyiapkan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pelaku UMKM dan wirausaha. Program tersebut meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, perluasan akses pasar.

Sementara itu, Rp2,16 miliar dialokasikan untuk layanan Klinik UMKM Bangkit yang akan hadir di lima wilayah. Yakni Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.

Klinik UMKM Bangkit akan menjadi ruang layanan dan pendampingan bagi pelaku UMKM terdampak bencana. Salah satunya untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta fasilitasi selama proses pemulihan usaha.

Makhrisyafrisal menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses identifikasi. Lalu pendataan, verifikasi, dan pengusulan UMKM terdampak bencana.

“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM. Dan harus sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” katanya.

Ia berharap berbagai dukungan tersebut dapat membantu pelaku UMKM terdampak bencana kembali beraktivitas normal. Serta dapat segera memulihkan dan mengembangkan usahanya.