Dorong Bioenergi, Apkasi Siap Petakan Potensi Biomassa di 416 Kabupaten

RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan siap memfasilitasi pemetaan potensi biomassa di 416 kabupaten. Pemetaan ini untuk mendorong terbentuknya ekosistem investasi bioenergi di berbagai daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, saat menjadi pembicara dalam "Aspebindo Bioenergy Business Summit 2026" di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Menurutnya, pengembangan bioenergi dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dinilai semakin relevan di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah kabupaten dituntut lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi lokal agar pembangunan daerah tetap berjalan.

"Sumber biomassa mayoritas berada di daerah, dan Apkasi siap memfasilitasi koordinasi, survei lapangan, hingga masuknya investasi jika Aspebindo dan para pelaku," ujar Bursah.

Bioenergi Kurangi Ketergantungan BBM Impor

Menurut Bursah, bioenergi bukan sekadar bagian dari agenda transisi energi. Sektor ini juga berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, pengembangan bioenergi juga dapat mempercepat hilirisasi sumber daya alam domestik. Sehingga, manfaat ekonominya tidak berhenti pada produksi bahan mentah.

Kebijakan mandatori biodiesel, mulai dari B30, B40 hingga B50, disebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah secara langsung. Pemda memiliki peran strategis dalam penyediaan lahan, bahan baku, serta pembangunan ekosistem sosial-ekonomi yang mendukung investasi.

Masyarakat Harus Terlibat

Apkasi mendorong setiap investasi bioenergi memastikan masyarakat daerah ikut masuk dalam rantai pasok. Menurut Bursah, skema investasi dapat dikembangkan melalui berbagai sumber biomassa, seperti sawit, hasil pertanian, kayu, peternakan hingga pengelolaan sampah.

"Setiap model investasi harus memastikan keterlibatan langsung masyarakat, petani, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok agar nilai tambahnya dinikmati daerah penghasil," katanya.

Dengan pola tersebut, investasi bioenergi diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor. Namun, juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.

Perlu Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Bursah menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci untuk membangun industri bioenergi yang berkelanjutan. Sejumlah aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian pasokan biomassa, peta jalan logistik, hingga pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan koperasi.

Selain itu, potensi ekonomi karbon dinilai perlu diintegrasikan dalam pengembangan bioenergi. Daerah yang berperan menjaga kelestarian lingkungan diharapkan mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional.

Bursah menegaskan bahwa Apkasi terbuka untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pelaku usaha, guna mengidentifikasi potensi biomassa sekaligus mempersiapkan daerah menjadi lokasi investasi.

"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar daerah memiliki kreativitas finansial, dan memperkuat hilirisasi. Serta, mengalihkan potensi energi ekstraktif menuju energi ramah lingkungan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja," ujar Bursah.

Menurut dia, pengembangan bioenergi berbasis potensi lokal pada akhirnya dapat melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.