RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan asap, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, satwa, dan penegakan hukum.

“Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar, tetapi juga warga yang kesehatannya terancam. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak awal,” ujar Kholid dalam keterangannya, Senin, 24 Agustus 2026.

Kholid meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kabut asap. Fasilitas kesehatan perlu memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan masker bagi masyarakat terdampak.

Ia menilai respons kesehatan tidak boleh menunggu jumlah korban meningkat akibat memburuknya kualitas udara. Pemerintah perlu menerapkan langkah preventif untuk melindungi balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan rentan.

“Negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Jangan menunggu kondisi memburuk baru respons kesehatan diperkuat,” katanya.

Selain keselamatan warga, Kholid menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem dan satwa liar di wilayah terdampak. Ia menyebut temuan satwa yang mati terbakar di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, menunjukkan besarnya kerusakan ekologis akibat kebakaran.

Kholid juga meminta Kementerian Kehutanan dan BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan serta jalur penyelamatan satwa selama masa darurat. Kapasitas tim evakuasi satwa perlu ditingkatkan agar perlindungan biodiversitas menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon dan lahan. Ada satwa liar yang kehilangan habitat, sumber makanan, bahkan kehilangan nyawa,” kata Kholid.

Di sisi lain, Kholid meminta aparat penegak hukum memastikan penanganan karhutla dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Ia mengapresiasi penetapan sejumlah tersangka dalam kasus pembakaran lahan, namun meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

Menurutnya, apabila pembakaran dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, aparat perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat. Penegakan hukum juga harus menyasar korporasi atau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pembakaran lahan.

“Kalau kebakaran terjadi karena kesengajaan, penegakan hukumnya harus mengikuti aliran tanggung jawab sampai ke atas. Jangan hanya menangkap orang yang menyalakan api, tetapi telusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi,” ujarnya.

Kholid meminta Polri melanjutkan penyidikan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan. Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan instrumen administratif secara efektif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan konsesi.

Ia menilai penegakan hukum yang tegas dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Menurutnya, kebakaran akan terus berulang apabila biaya melakukan pembakaran lebih rendah dibandingkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung pelaku.

Kholid turut mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan karhutla dan arahan untuk mempercepat respons pemerintah. Ia meminta arahan tersebut segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Dalam penanganan bencana, kecepatan eksekusi sangat menentukan. Jangan sampai ada jarak antara keputusan di Jakarta dan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak,” ujarnya.

Kholid juga meminta BMKG bersama lembaga terkait mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Sistem peringatan dini perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi meluasnya titik api dan dampak kabut asap.

Dari sisi anggaran, pemerintah diminta memastikan dana tanggap darurat dapat segera digunakan BNPB dan BPBD tanpa terhambat prosedur administratif yang berlebihan. Pembiayaan terutama perlu diarahkan untuk pemadaman, layanan kesehatan, logistik masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan awal daerah terdampak.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya dana tersedia, tetapi seberapa cepat masker sampai kepada warga. Tenaga kesehatan harus siap, tim pemadam harus berada di titik api, dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan,” katanya.

Kholid menegaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga dengan tiga agenda utama. Ketiganya adalah menyelamatkan manusia, melindungi ekosistem, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Ia mendorong BMKG, Kementerian Kesehatan, BNPB, BPBD, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKSDA, pemerintah daerah, dan Kementerian Keuangan bekerja secara simultan. Menurutnya, koordinasi yang cepat dan terpadu diperlukan agar penanganan karhutla tidak tersendat oleh birokrasi.

“Kita mendukung penuh pemerintah untuk mengatasi karhutla ini. Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan kita, serta tindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab,” ucapnya.