NTT jadi Prioritas MBG, Penataan 1.703 Dapur SPPG 3T Dikebut Pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta - Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) telah blusukan, meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, NTT. Peninjauan tersebut, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dapat berjalan sesuai standar.

Zulhas mengatakan, pemerintah telah menetapkan wilayah 3T sebagai salah satu prioritas percepatan pelaksanaan MBG. NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua, termasuk kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam keputusan pemerintah tersebut.

“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” kata Ketum DPP PAN ini dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

Zulhas mengungkapkan, pemerintah kini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di wilayah terpencil, termasuk 1.703 SPPG yang masuk kategori 3T. Percepatan tersebut, salah satunya diarahkan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi sekaligus membantu pemerintah menekan angka stunting di daerah prioritas.

"NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena persoalan stunting masih tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT tercatat mencapai 37 persen," ucap Zulhas.

Sejumlah daerah di NTT, kata Zulhas, juga tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi. Di antaranya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara.

Kondisi tersebut, membuat percepatan pelayanan MBG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Di Kabupaten Sikka sendiri, salah satu SPPG yang telah dinyatakan siap beroperasi adalah SPPG Sikka Munerana.

SPPG tersebut direncanakan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat di wilayah Kabupaten Sikka. Meski pelaksanaan MBG dipercepat di wilayah 3T, Zulhas mengingatkan, pengelola agar tidak menjadikan kondisi geografis sebagai alasan.

"Menu makanan dan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah harus tetap dipenuhi oleh setiap SPPG. Tolong jangan dikurang-kurangi menunya, tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” ujar Zulhas.

Peringatan tersebut, menjadi penting karena pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Ketersediaan bahan pangan, distribusi, kondisi geografis, hingga akses menuju wilayah penerima manfaat membutuhkan penanganan dan koordinasi khusus.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga mempercepat aktivasi SPPG di kawasan prioritas. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala operasional sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan.

Kehadiran Zulhas di Sikka, pada Rabu, 18 Agustus 2026, menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih ditemukan di lapangan. Pemerintah ingin memastikan, proses penataan dan aktivasi SPPG di daerah terpencil berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas MBG.

Saat ini program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 27.485 SPPG yang telah beroperasi.

Serta, 134.881 pemasok lokal yang berasal dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya. Khusus di NTT, tercatat terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, sementara 170 SPPG di antaranya telah melalui proses validasi dan dinyatakan siap beroperasi.

Pemerintah mendorong agar proses aktivasi dapat terus dipercepat sehingga manfaat program segera diterima masyarakat. Peninjauan langsung di Kabupaten Sikka, juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kesiapan fasilitas MBG di daerah terpencil.

Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah SPPG yang aktif, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar gizi tetap terjaga. Dengan percepatan tersebut, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak di wilayah 3T.