Sukses Swasembada Jagung dan Garam, Zulhas: Indonesia Tak Lagi Impor
- 15 Agt 2026 14:36 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 dengan surplus 4,2 juta ton, setelah masih mengimpor 4,5 juta ton pada 2024.
- Pemerintah mengarahkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kampung nelayan dan pengembangan budidaya tematik.
- Program MBG direfocusing dengan prioritas wilayah 3T serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebut, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4,2 juta ton pada 2025.
Capaian tersebut menjadi perubahan signifikan karena pada 2024 Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras. Selain beras, produksi jagung dan garam konsumsi juga dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, kecuali untuk kebutuhan industri.
"Tahun 2024 kita impor 4,5 juta ton, tapi tahun 2025 kita sudah swasembada dan surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung dan garam konsumsi sudah tidak impor lagi," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Meski demikian, Zulhas menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Nilai tukar nelayan tercatat sekitar 103, lebih rendah dibandingkan nilai tukar petani padi yang mencapai 127.
Pemerintah menyiapkan pembangunan hampir 2.000 kampung nelayan pada tahun ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut akan dilanjutkan dengan pengembangan budidaya tematik di puluhan ribu desa secara bertahap.
"Dilanjutkan tahun depan akan dikembangkan secara bertahap 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa secara bertahap. Juga akan menyelesaikan pembangunan industri garam di NTT, jadi fokus tahun ini dan tahun depan kita akan ke nelayan," ucap Zulhas.
Terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Zulhas menyampaikan evaluasi atas berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaannya. Pemerintah kini melakukan refocusing program di bawah kepemimpinan baru untuk mempercepat penyaluran.
Dalam satu hingga dua bulan ke depan, pemerintah memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, khususnya NTT, Papua, dan Maluku. Sasaran lainnya adalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi sekitar 11 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga tengah menyelesaikan proses standardisasi laik higiene bagi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....