Tingkatkan Kesejahteraan, Pemerintah Bangun Hampir 2.000 Kampung Nelayan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini menjadi fokus pemerintah karena nilai tukar nelayan masih rendah.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103. Angka tersebut masih berada di bawah nilai tukar petani padi yang mencapai 127.

“Kalau petani padi sudah 127, nelayan kita masih 103, masuk desil satu, jadi nilai tukarnya paling bawah. Oleh karena itu tahun ini kita fokus, kita akan membangun 1.300 lebih, hampir 2.000 kampung nelayan,” ujar Zulhas dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah akan membangun sekitar 1.300 hingga hampir 2.000 kampung nelayan. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Zulhas mengatakan pengembangan kawasan nelayan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pengembangan 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa.

“Dilanjutkan tahun depan akan dikembangkan secara bertahap 40.000 budidaya tematik, di 40.000 desa secara bertahap. Juga akan menyelesaikan pembangunan industri garam yang ada di NTT,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari fokus pemerintah terhadap peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, pemerintah telah mencatat perkembangan positif pada sejumlah komoditas pangan. Zulkifli menyebut produksi padi pada 2025 berhasil mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton setelah sebelumnya Indonesia masih mengimpor beras.

“Alhamdulillah pangan karbohidrat seperti padi dalam tempo satu tahun, tahun 2024 kita impor 4,5 juta, tapi tahun 2025 kita sudah surplus 4,2 juta ton. Begitu juga jagung, garam kita konsumsi sudah tidak impor lagi, karena kita bisa produksi,” katanya.

Produksi jagung dan garam konsumsi juga terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, pemerintah masih melakukan impor untuk kebutuhan jagung dan garam industri.