Pemerintah Siapkan 10 Program Transformasi Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jumat, 14 Agustus 2026.

Qodari mengatakan, pelaksanaan program pemerintah berlandaskan empat pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Yang pertama adalah melaksanakan undang-undang dasar 1945, yang kedua menjaga kepentingan nasional. Ketiga berusaha mengatasi kesulitan rakyat dengan secepat-cepatnya, yang keempat orientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Qodari.

Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak sekadar menjadi kebijakan tanpa sasaran yang jelas. Program tersebut dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Qodari mencontohkan sejumlah penerima program pemerintah dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka antara lain petani dari Ngawi, penerima BSPS dari Manado, penerima FLPP dari Samarinda, hingga masyarakat dari Kupang, Bogor, dan Merauke.

Ia juga menyebut penerima manfaat Program Sekolah Rakyat, termasuk anak yang sebelumnya hampir putus sekolah karena harus berjualan ikan. Ada pula anak yatim yang menjadi penerima program bersama ibunya yang merupakan penyandang disabilitas.

“Jadi program-program pemerintah ini bukan program sekedar program. Bukan program tanpa wajah, tapi ini betul-betul ditujukan untuk rakyat Indonesia yang nyata menerima program tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Qodari memaparkan 10 langkah besar yang menjadi bagian dari agenda transformasi nasional. Salah satunya memperbaiki 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas.

“Presiden berkomitmen memperbaiki 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia dengan anggaran perbaikan sekitar 4 miliar per puskesmas. Presiden tidak ingin rakyat menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar,” ucapnya.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan revitalisasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Selain itu, sebanyak 441 rumah sakit umum daerah (RSUD) akan dibangun atau direvitalisasi.

Qodari menyebut 66 RSUD telah dibangun dan 20 di antaranya sudah beroperasi. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar karena jarak fasilitas kesehatan.

“Kemudian renovasi 16.000 sekolah dan tahun ini akan direnovasi 17.000 dan semua sekolah sudah harus direnovasi paling lambat tahun 2029. Diusahakan tahun 2028 bisa selesai tapi paling lambat 2029," kata Qodari.

Program berikutnya mencakup pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. “Membentuk bursa mineral dan komoditas strategis karena tidak ingin negara lain yang menentukan harga-harga komoditas yang notabene berasal dari Indonesia,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen mempercepat optimalisasi aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.

Pemerintah juga menyiapkan Indonesia Financial Center di Jakarta dan Bali. “Rencana yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Lembaga Pengelola, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, Pengadilan dan Lembaga Arbitrase,” ujarnya.

Pemerintah juga akan membentuk Danantara Indonesia Development Management Fund untuk mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang. Skema ini ditujukan bagi proyek yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Program lainnya adalah percepatan elektrifikasi mobilitas masyarakat melalui pemberian insentif untuk satu juta sepeda motor listrik. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan dana keluarga negara bagi talenta-talenta istimewa Indonesia.