DPR: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
- 14 Agt 2026 21:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Komisi VIII DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah memutus rantai kemiskinan
- Sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat
RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah memutus rantai kemiskinan. Sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat. Yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial.
Menurut Selly, pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting. Yakni untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat adalah bagian terintegrasi. Di mana angka kemiskinan harus menjadi bagian yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang dan menjadi bagian negara memihakkan mereka,” ujar Selly, kepada RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial. Intervensi melalui pendidikan juga diperlukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Karena itu, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. Termasuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memiliki sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik.
Selly juga mengapresiasi perluasan digitalisasi penyaluran bansos yang kini telah mencakup 153 kabupaten/kota. Menurutnya, digitalisasi dapat memangkas birokrasi sekaligus mempercepat masyarakat dalam memperoleh hak atas bantuan sosial.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan.
“Agar nantinya upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Namun harus pada keberpihakan negara dengan jangka panjang,” ucapnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....