Presiden Prabowo Pastikan Warga Tak Mampu Mudah Akses Bansos

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran.

Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.

“Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk mengurus pendaftaran bantuan.

Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut.

Pemerintah menargetkan pendaftaran tersebut mencapai 49 juta keluarga saat implementasi nasional. Jumlah itu diproyeksikan mencakup lebih dari separuh keluarga Indonesia.

“Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia,” ucapnya.

Presiden Prabowo mengatakan digitalisasi perlindungan sosial akan terus diperluas. Sistem tersebut juga akan diterapkan pada berbagai bantuan pemerintah dan subsidi.

“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi bantuan. Digitalisasi juga diharapkan membuat layanan perlindungan sosial lebih mudah dan bermartabat.

Selain perlindungan sosial, Presiden Prabowo menyoroti program cek kesehatan gratis yang terus diperluas pemerintah. Sejak diluncurkan Februari 2025, program tersebut telah menjangkau 108 juta orang.

“Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta, dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode,” katanya.

Presiden Prabowo mengatakan layanan tersebut kini tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Sebanyak 66 rumah sakit umum daerah telah dibangun atau ditingkatkan pemerintah. Selain itu, 20 rumah sakit umum daerah baru telah dibangun dan kini beroperasi.

“Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” kata Presiden Prabowo.