Program 2027, Puan: Harus Dilaksanakan Satu Kesatuan Politik Pembangunan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani merespons, tema kebijakan fiskal Tahun 2027, 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Tema tersebut, menurutnya, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

"Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, Pendidikan, Kesehatan, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan," kata Ketua DPP PDIP ini dalam pidato kenegaraan pada rapat gabungan DPR/MPR/DPD RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembangunan nasional, Puan mengingatkan, merupakan cara negara menjaga persatuan di Indonesia. Yakni, dengan memastikan setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara. Karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," ucap Puan.

DPR, kata Puan, memandang pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan berbagai macam hal. Seperti, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," ujar Puan.

Dalam APBN 2027, Puan menekankan, pemerintah harus mengelola defisit dan utang secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan, harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan," kata Puan.

Oleh karenanya, ia menuturkan, APBN bukan sekedar angka dan program pemerintah. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN.

"Melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karenanya, ukuran keberhasilan menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program ,dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat hidup lebih baik," ucap Puan.

Puan menambahkan, pentingnya menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Tepatnya, di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi.

"Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat. Untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik," ujar Puan.