DPR Soroti Anggaran Ekonomi Kreatif yang Dipangkas

  • 14 Agt 2026 15:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengkritik pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.
  • Dukungan anggaran yang memadai dianggap faktor krusial untuk pengembangan berkelanjutan industri kreatif, terutama yang digerakkan oleh generasi muda.
  • Sektor teknologi informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dan membutuhkan dukungan pendanaan yang serius.

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif. Pemangkasan dilakukan di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth.

Ia menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dapat terus berkembang. Selain itu juga sektor teknologi informasi yang memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya.

“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Program ini pun dijalankan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM,” kata Samuel kepada RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia mengatakan, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi, menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.

“Saya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga nantinya target menjadikan sektor tersebut sebagai mesin pertumbuhan baru dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan. Tetapi juga membutuhkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Kepala Negara mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 yang menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun. “BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Presiden Prabowo.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....