Muzani: Tata Kelola MBG Harus Tepat Sasaran dan Akuntabel

RRI.CO.ID, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga saat ini terus menjadi sorotan masyarakat. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, program tersebut tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pembagian makanan kepada masyarakat.

Menurutnya, MBG merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah berbagai kemajuan pembangunan selama 81 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat persoalan mendasar yang dialami sebagian masyarakat.

“Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan,” kata Muzani dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Muzani, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa program pemenuhan gizi perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Mengingat, pemenuhan gizi bukan sekadar persoalan konsumsi makanan hari ini, tetapi berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada masa mendatang.

“Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Namun, merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” ucap politikus senior Gerindra ini.

Kemudian, ia menekankan, cita-cita melahirkan generasi unggul harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Namun, Muzani mengingatkan bahwa tujuan besar tersebut harus disertai pelaksanaan yang bertanggung jawab. Ia meminta agar MBG dijalankan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Muzani.

Selain MBG, Muzani turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia menilai, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjalankan prinsip perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.

Muzani mengingatkan, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada persaingan bebas. “Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,” kata Muzani.

Ia berharap koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap distribusi kebutuhan pokok dinilai dapat memperoleh manfaat apabila koperasi benar-benar berjalan produktif.

"Keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari berdirinya badan usaha. Ukurannya harus terlihat dari meningkatnya kegiatan ekonomi produktif, pendapatan anggota, kualitas tata kelola, dan kemandirian masyarakat," ucap Muzani.

Pernyataan Muzani tersebut, sejalan dengan arah yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai ukuran keberhasilan program MBG. Sudaryono menekankan, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari banyaknya makanan yang berhasil dibagikan kepada penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, BGN ingin melihat tiga tahapan dampak, yakni output, outcome, dan impact. Dengan pendekatan tersebut, makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi, kemudian menghasilkan perbaikan kondisi penerima manfaat.

“Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi. Maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Kemendagri dan Kepala Daerah se-Indonesia, Kamis, 13 Agustus 2026.

Ia memberikan gambaran bahwa dampak program seharusnya dapat terlihat pada perubahan kondisi penerima manfaat. Anak yang mengalami masalah gizi diharapkan dapat mengalami perbaikan kesehatan setelah mendapatkan intervensi makanan bergizi secara berkelanjutan.

”Penyediaan intervensi makan pada impact yang kita harapkan di mana makanan tersaji baik bergizi disantap siswa dan penerima manfaat dengan baik sehingga tiap hari ada peningkatan gizi, kita maksimalkan dari proses yang baik,” ucap Sudaryono.

‎

Di sisi lain, Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG tidak mungkin berhasil jika hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan.

“Kita hindari eksklusivitas. Di mana program ini harus ada kolaborasi yang baik dari pusat sampai daerah, siap berkolaborasi, kerja sama dan siap menerima komplain,” ujar Sudaryono dalam agenda koordinasi pelaksanaan MBG.