Mentan Siapkan Aturan Baru agar Buruh Tani Dapat Alsintan

RRI.CO.ID, Gresik – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan aturan baru agar buruh tani dapat mengakses bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Kebijakan ini diarahkan untuk menghapus hambatan regulasi yang selama ini membuat buruh tani sulit memperoleh alsintan.

Rencana tersebut disampaikan Amran saat meninjau lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Gresik, Jawa Timur, Selasa 11 Agustus 2026. Ia mengatakan buruh tani membutuhkan traktor, combine harvester, alat tanam, dan berbagai alsintan lainnya untuk mendukung pekerjaan mereka.

"Banyak saudara-saudara kita buruh tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan, karena regulasi yang ada. Insyaallah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi," tegas Amran.

Amran menilai keterbatasan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan alat produksi. Karena itu, perubahan aturan akan diarahkan untuk memperluas akses bantuan sekaligus menyederhanakan proses pengusulannya.

Ia juga meminta peran Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL diperkuat dalam pengusulan bantuan alsintan. Menurutnya, PPL lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan petani di wilayah kerjanya.

"Tanda tangannya enggak usah ribet, cukup PPL. Kami terima tanda tangan PPL, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya," kata Amran.

Menurut Amran, penyederhanaan prosedur tersebut diperlukan agar bantuan dapat diterima ketika petani membutuhkannya. Pemerintah diminta tidak membiarkan kebutuhan produksi tertahan akibat rantai birokrasi yang panjang.

"Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan: layani, titik. Enggak usah basa-basi," ujarnya.

Dalam kunjungan ke Gresik, Amran juga mengecek langsung kondisi sawah yang terdampak kekeringan lebih dari 200 hektare. Pemerintah kemudian memberikan dukungan pompa sebagai langkah cepat untuk mengatasi kebutuhan air pertanian.

"Kami langsung cek lapangan karena terdengar ada kekeringan 200 hektare lebih. Sekecil apa pun persoalannya, kalau kita bisa memberikan solusi di lapangan, harus kita selesaikan," tegasnya.

Selain bantuan pompa, pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui rencana pembangunan kolam retensi. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan kekurangan air yang berulang di wilayah pertanian Gresik.

Amran menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian ATR/BPN jika terdapat persoalan lahan. Koordinasi diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan penyelesaian persoalan kekeringan.

Amran kembali menegaskan buruh tani harus mendapatkan akses bantuan pemerintah ketika membutuhkan alat produksi. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

"Buruh tani juga harus bisa mendapatkan bantuan. Jangan karena regulasi, mereka tidak tersentuh. Kalau rakyat membutuhkan dan kita bisa bantu, kita bantu," tegas Amran.

Kementerian Pertanian berharap perubahan kebijakan tersebut dapat memperluas penerima manfaat bantuan alsintan. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya menjangkau petani pemilik lahan, tetapi juga buruh tani yang bekerja langsung di lapangan.