PBNU Minta Kemenag Perketat Izin Pendirian Pesantren

RRI.CO.ID, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) memperketat proses perizinan pendirian pesantren. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah munculnya lembaga pendidikan yang tidak layak dan berpotensi menimbulkan kasus kekerasan terhadap santri maupun santriwati.

Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ulun Nuha mengatakan, permintaan ini merupakan rekomendasi utama dalam halaqah pengasuh pesantren di Pesantren Darul Ilmi, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa 11 Agustus 2026. “Halaqah pengasuh meminta kepada Kementerian Agama dan pemerintah untuk memperketat izin pesantren, betul-betul menyeleksi pesantren mana yang betul-betul layak untuk dapat izin,” katanya.

Menurut Ulun, pengawasan terhadap pesantren juga perlu dilakukan secara lebih intensif. Pengawasan tersebut, lanjutnya, harus melibatkan berbagai komponen, termasuk RMI PBNU dan forum komunikasi pesantren.

Langkah tersebut diperlukan agar keberadaan pesantren yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin tidak menimbulkan persoalan. Termasuk kasus kekerasan yang kemudian dapat mencoreng nama baik pesantren secara keseluruhan.

“Halaqah sepakat meminta pemerintah melarang semua pihak yang tidak layak dan tidak memiliki izin pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan atas nama pesantren. Karena, hal tersebut berpotensi merusak nama baik pesantren,” ujarnya.

Di sisi lain, PBNU mengajak seluruh pesantren melakukan pembenahan dan transformasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga pesantren. Gerakan Nasional Pesantrenku Aman yang digelar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, Banjarbaru, menjadi roadshow ke-22 yang dilaksanakan PBNU.

Sebelumnya, gerakan tersebut telah menyambangi 21 kota dan 21 pesantren. Ulun menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong perubahan perilaku di lingkungan pesantren.

Kegiatan diawali dengan halaqah bersama kiai atau pengasuh pesantren. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan bagi musyrif dan musyrifah atau para guru serta pelatihan bagi para santri.

Adapun materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk santri, materi antara lain mencakup pencegahan kekerasan dan pelatihan media.

Meski format kegiatan dapat berbeda di setiap kota, seluruh rangkaian tetap diarahkan untuk melibatkan seluruh komponen pesantren. “Intinya adalah ke dalam kita ingin betul-betul mengajak semua komponen di dalam pesantren untuk mewujudkan pesantren yang aman dan nyaman,” ucap Ulun.

Gerakan Pesantrenku Aman tidak hanya ditujukan untuk mencegah kekerasan di lingkungan pesantren. Kampanye tersebut juga menjadi upaya PBNU untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa puluhan ribu pesantren di Indonesia memiliki jutaan praktik baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

PBNU berharap upaya tersebut dapat memperkuat budaya pencegahan kekerasan. Sekaligus mendorong pesantren melakukan transformasi sesuai kebutuhan zaman.

“PBNU terus mengajak pesantren melakukan perubahan perilaku dan transformasi melalui rangkaian kegiatan. Sehingga upaya pencegahan kekerasan dan penciptaan lingkungan pesantren yang aman dapat menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Ulun.