SPPG Wilayah 3T Ditargetkan Rampung dalam Sepekan

  • 06 Agt 2026 22:28 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T sebagai bagian dari program peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang didukung melalui infrastruktur SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
  • Keputusan percepatan SPPG diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis 6 Agustus 2026.

RRI.CO.ID, Jakarta: Pemerintah mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T. Langkah tersebut mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis 6 Agustus 2026. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan percepatan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data. Tujuannya agar program menjangkau daerah yang paling membutuhkan.

Pemerintah memprioritaskan penyelesaian SPPG di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan wilayah 3T lainnya. Daerah tersebut dinilai membutuhkan intervensi gizi lebih cepat.

Semula penyelesaian ditargetkan selama satu bulan. Kini pemerintah mempercepat target tersebut menjadi satu minggu.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas. Masyarakat di sana sangat membutuhkan," kata Sudaryono.

Ia mengatakan seluruh kementerian dan lembaga diminta mempercepat pelaksanaan program. Pemerintah juga memastikan pelaksanaannya tetap tepat sasaran dan terkoordinasi.

Sudaryono mengingatkan masyarakat tidak mempercayai pihak yang menjanjikan pembukaan SPPG. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah.

"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," ujarnya menegaskan.

Menurut Sudaryono, seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah itu untuk menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....