RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat penerapan standar higiene dan sanitasi pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.

Demikian disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. “SLHS itu syarat mutlak, kalau tidak memenuhi artinya nol atau tidak layak.”

Sudaryono sebelumnya bertemu Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah pakar. Menurut dia, BGN memberi kesempatan kepada SPPG mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum sanksi diberlakukan.

“Memang ada beberapa dapur yang sudah beroperasi, tetapi belum memiliki SLHS,” ucapnya. “Kami memberikan waktu untuk mengurus SLHS sampai dengan 10 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, sertifikat tersebut menjadi indikator dasar jika proses produksi makanan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Karena itu, BGN akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

“Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, kami tutup permanen SPPG bersangkutan,” katanya. “Kami tidak mentolerir dapur-dapur yang sanitasi dan higienenya tidak memenuhi standar.”

Menkes sebelumnya mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah tempat. Menurut dia, ditemukan bakteri escherichia coli pada beberapa sampel makanan.

Menkes menyatakan temuan tersebut telah disampaikan kepada BGN. “Kami sampaikan sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali,” ucapnya.