RRI.CO.ID, Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat integrasi data untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut digunakan untuk menentukan penerima manfaat dan wilayah prioritas berdasarkan tingkat prevalensi stunting.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan data tersebut dipadukan dengan informasi milik Kementerian Kesehatan. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.

"Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan. Mana yang menjadi prioritas," kata Sudaryono, usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Rabu 6 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, data tersebut kemudian dicocokkan dengan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah selanjutnya menentukan fasilitas yang dapat segera beroperasi pada wilayah prioritas.

"Kemudian kita petakan. Kita overlay dengan data dapur yang sudah siap," ujarnya.

Hasil pemetaan menemukan sekitar 1.700 dapur telah siap beroperasi pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Fasilitas tersebut secara bertahap akan dioperasikan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi masyarakat.

BGN menargetkan sekitar 300 SPPG mulai diaktifkan pada pekan depan. SPPG tersebut diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi.

"Dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap. Insyaallah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi," ucapnya.

Sudaryono mengatakan pengoperasian SPPG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan. Pendekatan berbasis data diharapkan membuat pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran.

BGN juga akan memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan kementerian serta lembaga terkait. Integrasi tersebut diharapkan meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Program MBG.