RRI.CO.ID, Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah itu menjadi bagian percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penentuan lokasi SPPG dilakukan melalui pemetaan data lintas kementerian dan lembaga. Pendekatan tersebut memastikan setiap dapur dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.

Sudaryono menjelaskan pemerintah tidak hanya mengejar penambahan jumlah SPPG. Pemerintah juga memastikan setiap aktivasi dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Ia mengatakan lebih dari 13 ribu titik SPPG telah masuk dalam basis data nasional. Namun, tingkat kesiapan operasional setiap lokasi masih berbeda.

BGN memadankan data tersebut dengan data Kementerian Kesehatan. Hasilnya digunakan menentukan wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

"Kami memetakan data bersama Kementerian Kesehatan untuk menentukan daerah prioritas. Wilayah dengan angka stunting tinggi menjadi fokus utama," kata Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Kamis 6 Agustus 2026.

Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 1.700 SPPG telah siap beroperasi. Seluruhnya berada di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih cepat.

BGN menargetkan sekitar 300 SPPG mulai beroperasi pada pekan depan. Aktivasi dilakukan bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.

"SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi," ujarnya.

Menurut Sudaryono, pendekatan berbasis data membuat penyaluran manfaat Program MBG lebih efektif. Setiap keputusan operasional didasarkan pada kebutuhan kesehatan masyarakat.

BGN memastikan proses penetapan dan aktivasi SPPG berlangsung secara transparan. Masyarakat diminta mengabaikan pihak yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi.