RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah dengan kategori stunting tinggi dan sangat tinggi telah siap beroperasi. Ia menjelaskan, 1.700 dapur tersebut telah selesai dibangun dan kini hanya menunggu operasional.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan di daerah dengan angka stunting tinggi. Terutama bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

"Dari data overlay tadi ada sebanyak 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Sudaryono pun meluruskan anggapan yang sempat berkembang bahwa BGN akan langsung mengoperasikan lebih dari 13.000 dapur dalam waktu dekat.

"Jadi sempat ramai ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur. Bukan begitu. Yang ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur dengan berbagai status, ada yang masih berupa titik baru dan ada yang sudah selesai," katanya.

Menurutnya, penentuan lokasi prioritas dilakukan melalui pemadanan data (overlay) antara BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta kementerian dan lembaga terkait. Data tersebut mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address) sehingga sasaran penerima manfaat dapat ditentukan secara lebih tepat.

"Hasil pemetaan itu kemudian kami overlay dengan data dapur yang sudah siap. Insyaallah mulai minggu depan akan kami rilis secara bertahap dapur-dapur yang siap beroperasi," ujarnya.

Sudaryono menambahkan, pekan depan BGN juga akan menetapkan daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan SPPG. Hal ini sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting sekaligus peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias di Sumatra Utara. Serta daerah-daerah terpencil di Maluku dan Maluku Utara yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi terhadap layanan pemenuhan gizi.

"Daerah Papua, NTT, Nias, Sumatra Utara, kemudian daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Itu wilayah yang sangat membutuhkan," ucap Sudaryono.