RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam satu bulan.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Menurutnya, percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.

"Yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu kita rapat satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini bisa kita selesaikan yang 3T," ujar Zulkifli.

Pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah terintegrasi.

Menurut Zulkifli, penyelarasan data dilakukan agar program berjalan lebih tepat sasaran. Beberapa penyesuaian teknis selanjutnya akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional.

"Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Ada beberapa koreksi yang nanti akan disampaikan Kepala BGN," katanya.

Selain itu, rapat memutuskan pondok pesantren maupun sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari seribu orang diperbolehkan membangun dapur sendiri. Namun, fasilitas tersebut tetap harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditetapkan BGN.

"Kalau pondok yang punya dua ribu santri, mereka boleh buat dapur sendiri, tetapi harus standar SPPG. Kalau di bawah itu, harus ikut SPPG yang terdekat," ucap Zulkifli.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pemerintah akan mengoperasikan dapur MBG secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Hingga saat ini, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi dari lebih 13 ribu dapur yang masuk dalam basis data BGN.

"Dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap. Insya Allah minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan aktivasi tahap awal diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses pelayanan yang masih terbatas. Daerah tersebut meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara.

Sudaryono juga meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13 ribu dapur MBG. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi.

"Kalau ada orang mengaku bisa membantu, saya pastikan bohong. Semua kita by system dan semuanya transparan," ujar Sudaryono.