RRI.CO.ID, Jakarta - Pemikiran ekonom Sumitro Djojohadikusumo kembali dibahas sebagai landasan penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional. Gagasan tersebut mengemuka dalam peluncuran buku dan simposium nasional di RRI Jakarta.

Guru Besar Ekonomi Politik IPB Didin S. Damanhuri menilai pemikiran Sumitro tetap relevan menghadapi tantangan global. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi pijakan membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada kepentingan bangsa.

“Kemerdekaan politik harus berjalan bersama kemerdekaan ekonomi demi menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa menghadapi penjajahan dalam bentuk berbeda,” ujarnya saat peluncuran buku 'Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia' yang berlangsung di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Didin mengatakan Indonesia harus memperkuat kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan sektor strategis nasional. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan tidak bergantung sepenuhnya kepada kekuatan ekonomi global.

Menurutnya, target Indonesia Emas 2045 sulit tercapai apabila Indonesia hanya menjadi pasar kepentingan global. Pemerintah harus memperkuat industri nasional dan menjaga pengelolaan sumber daya strategis.

Manfaat pembangunan juga harus dirasakan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pandangan tersebut mencerminkan gagasan Sumitro mengenai kemerdekaan ekonomi sebagai bagian perjuangan bangsa.

Pembahasan berlangsung dalam peluncuran buku "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia". Buku karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi tersebut diluncurkan Nusantara Centre.

Peluncuran berlangsung di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026. Acara dilanjutkan dengan simposium nasional untuk membahas kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Penulis buku, Agus Rizal mengatakan, karya tersebut mengulas perjalanan pemikiran ekonomi-politik Sumitro secara kritis. Buku itu juga membahas persoalan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia hingga sekarang.

“Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Landasan tersebut harus sesuai amanat konstitusi dan asas kekeluargaan,” katanya.

Agus menyoroti kesenjangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, dan rendahnya nilai tambah sumber daya. Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan regulasi ekonomi nasional yang kuat dan terintegrasi.

Menurutnya, Undang-Undang Perekonomian Nasional harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Regulasi tersebut juga harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Direktur RRI Ignatius Hendrasmo mengapresiasi simposium sebagai ruang diskusi mengenai masa depan pembangunan nasional. Ia menilai RRI bertanggung jawab menyebarluaskan pemikiran strategis yang mencerahkan masyarakat.

Komisaris Utama Ethos Group Mukit Hendrayatno menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. 'Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan investasi tanpa memperkuat pelaku usaha nasional," katanya.

Menurut Mukit, Indonesia membutuhkan pengusaha yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing secara global. "Kehadiran pelaku usaha nasional juga penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri," ucapnya.

CEO Nusantara Centre Yudhie Haryono menyoroti pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan karakter kebangsaan. "Indonesia Emas membutuhkan sinergi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan keadilan sosial," ujarnya.

Sementara itu, Dedi Setiadi menilai literasi ekonomi masyarakat menjadi fondasi penting pembangunan nasional. Ia berharap buku tersebut menjadi referensi akademik sekaligus inspirasi bagi generasi muda.

Simposium ini menghasilkan sejumlah rekomendasi mengenai regulasi yang mampu memperkuat sistem perekonomian sesuai amanat konstitusi. Para peserta menegaskan kesejahteraan sosial harus menjadi tujuan utama setiap kebijakan ekonomi.

Aktivis senior Hatta Taliwang berharap rekomendasi simposium menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi. Pembahasan pemikiran Sumitro dinilai dapat memberikan konsepsi mendasar terhadap RUU Perekonomian Indonesia.

“Simposium ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual, strategis, dan komprehensif terhadap RUU Perekonomian Indonesia. Rekomendasinya perlu menjadi pertimbangan pemerintah,” ucapnya.

Peluncuran buku turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan sejumlah tokoh nasional. Forum tersebut diharapkan menghidupkan kembali semangat nasionalisme ekonomi menuju Indonesia berdaulat dan sejahtera.