RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Transmigrasi telah mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi guna mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Peserta dari 10 perguruan tinggi menjalankan riset, kajian, dan pendampingan melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026.

Program tersebut melanjutkan ekspedisi 2025 yang menerjunkan sekitar 2.000 peserta ke berbagai kawasan transmigrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan penugasan membentang dari Salor hingga Barelang.

“Negara hadir membangun kawasan transmigrasi melalui kekuatan ilmu pengetahuan bersama akademisi dan mahasiswa terbaik bangsa. Mereka menjadi mitra kerja pemerintah di lapangan,” ujar Qodari, Senin, 3 Agustus 2026.

Pemerintah menggandeng Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjadjaran juga terlibat dalam program tersebut.

Perguruan tinggi mitra lainnya ialah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Ketiganya merupakan kampus tambahan dalam kemitraan Tim Ekspedisi Patriot pada 2026.

“Kemitraan ini melanjutkan Tim Ekspedisi Patriot 2025 dengan tambahan tiga perguruan tinggi. Perluasan tersebut memperkuat dukungan akademik bagi peserta sebelum dan selama penugasan,” katanya.

Kampus mitra membantu verifikasi administrasi, seleksi peserta, dan persiapan akademik sebelum keberangkatan. Pendampingan berlanjut sepanjang penugasan sesuai kawasan riset yang menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi.

Universitas Indonesia mendampingi kawasan Werianggi-Werabur, sedangkan Institut Teknologi Bandung bertugas di Lereh, Papua. Pembagian lokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riset dan karakteristik setiap wilayah transmigrasi.

Qodari berharap kawasan transmigrasi berkembang menjadi laboratorium riset terapan bagi pembangunan wilayah. Hasil kajian akan digunakan sebagai rekomendasi kebijakan, perencanaan, serta pengembangan kawasan secara terukur.

Pemerintah menempatkan 1.200 anggota tim pada 10 kawasan transmigrasi di Papua. Penambahan pendampingan menjadi afirmasi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Program ini mengusung 11 tema riset spesifik berdasarkan kebutuhan nyata pada 53 kawasan prioritas. Pembahasannya mencakup reforma agraria, hilirisasi, energi terbarukan, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

“Hasil riset tidak boleh berhenti sebagai proyek sekali jalan, melainkan menjadi rekomendasi kebijakan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Pusat pertumbuhan tersebut diarahkan agar berdaya saing, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.