Pemerintah Prioritaskan Dapur MBG di Papua, NTT, dan Maluku, Ini Alasannya
- 04 Agt 2026 10:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah terus mempercepat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan pembangunan dapur pelayanan gizi. Terutama, pembangunan dapur MBG di kawasan Indonesia Timur. Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono mengatakan, wilayah-wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk Program MBG. Kebijakan itu, dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
- Strategi distribusi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Kami menggandeng pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat agar penyaluran makanan dapat berlangsung lebih efektif
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan pembangunan dapur pelayanan gizi. Terutama, pembangunan dapur MBG di kawasan Indonesia Timur. Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono mengatakan, wilayah-wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk Program MBG. Kebijakan itu, dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
"Sekaligus juga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. wilayah-wilayah tersebut membutuhkan intervensi lebih cepat karena masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi," kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Sudaryono mengaku, pemerintah telah menyusun peta prioritas pembangunan dapur MBG berdasarkan tingkat kebutuhan di masing-masing daerah. "Kita akan memperbaiki daerah-daerah yang memang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan layanan pemenuhan gizi," ucap Sudaryono.
Menurut Sudaryono, penentuan lokasi pembangunan mempertimbangkan sejumlah indikator. Di antaranya, tingkat prevalensi stunting, kondisi geografis, hingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan gizi.
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada penambahan fasilitas dapur. Pemerintah juga memperkuat sistem distribusi agar makanan bergizi dapat menjangkau wilayah terpencil dan daerah dengan akses yang sulit.
"Strategi distribusi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Kami menggandeng pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat agar penyaluran makanan dapat berlangsung lebih efektif," ujar Sudaryono.
Kolaborasi tersebut, kata Sudaryono, juga diterapkan di daerah yang memiliki tantangan keamanan. Pemerintah menyesuaikan, mekanisme distribusi agar bantuan tetap dapat diterima oleh anak-anak yang tinggal di kawasan rawan konflik.
Sudaryono menegaskan, seluruh anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh asupan gizi yang memadai. Karena itu, kondisi geografis maupun situasi keamanan tidak boleh menjadi penghalang pelayanan pemerintah.
"Anak-anak yang berada di daerah rawan konflik maupun wilayah yang jauh tetap harus mendapatkan akses. Terhadap perbaikan gizi karena mereka sangat membutuhkan," kata Sudaryono.
Diketahui, Program MBG menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting. Selain meningkatkan kualitas kesehatan anak, program ini juga diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda secara optimal.
Pemerintah memandang pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju visi Indonesia Emas 2045 yang menitikberatkan pada kualitas generasi penerus.
Dengan memperluas pembangunan SPPG hingga wilayah terluar, pemerintah berharap layanan gizi dapat dinikmati secara merata. Langkah ini diharapkan memperkecil kesenjangan akses kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....