RRI.CO.ID, Jakarta – Pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Fenomena tersebut memunculkan berbagai spekulasi yang mengaitkannya dengan rencana aksi unjuk rasa pada Agustus 2026.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menanggapinya dengan mengatakan informasi tersebut harus dipastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan. Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial (medsos).

Menurut Dave, berdasarkan informasi yang diterimanya dari aparat keamanan, hingga kini belum laporan mengenai peningkatan ancaman keamanan nasional. Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut meminta masyarakat menyikapi situasi secara tenang dan berdasarkan fakta.

“Setiap dugaan sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta,” ujarnya, Senin 3 Agustus 2026. “Bukan spekulasi yang justru dapat memicu kekhawatiran yang tidak berdasar.”

Putra politisi senior, Agung Laksono, itu menegaskan penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan. Menurut dia, ruang publik harus dijaga dari spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.

Dave menambahkan pemasangan pagar pengaman merupakan kewenangan masing-masing pengelola gedung. Kebijakan tersebut disebutnya sebagai bagian dari prosedur operasional dan penilaian risiko internal.

Sehingga, Dave menilai hal itu tidak dapat langsung dikaitkan dengan kondisi keamanan nasional. Karena itu, masyarakat diminta tidak membangun asumsi yang belum memiliki dasar resmi.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI, Dave mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan ketenangan. Menurut dia, kepercayaan publik akan terjaga apabila seluruh pihak mengedepankan informasi yang akurat.

“Stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya. “Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila seluruh pihak mengedepankan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyatakan pagar yang terlalu tinggi dapat mengurangi kenyamanan ruang publik. Namun, Pram menegaskan dirinya tidak melarang pengelola mal memasang pagar.

Namun, Gubernur berharap desain kawasan perkotaan tetap mengutamakan estetika dan kenyamanan masyarakat. Dibandingkan membangun pagar yang tinggi, Pram mengusulkan untuk menanam pohon agar menciptakan lingkungan yang lebih teduh.

Pram juga mendorong agar kawasan antargedung dibuat lebih terbuka,0 sehingga menciptakan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat. "Ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kota Jakarta yang lebih ramah bagi pejalan kaki," ujarnya.