Pemerintah Percepat Penetapan Ambang Kandungan LTJ pada Produk Ekspor

Nasional

Pemerintah Percepat Penetapan Ambang Kandungan LTJ pada Produk Ekspor

03 Agt 2026 12:10 WIB
Pusat Pemberitaan

Poin Utama

Pemerintah mempercepat penetapan ambang batas kandungan logam tanah jarang pada produk pertambangan yang dapat diekspor untuk memberikan kepastian hukum.
Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan menyamakan standar pengawasan ekspor mineral kritis.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengumumkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada Senin, 3 Agustus 2026.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mulai mempercepat penetapan ambang batas kandungan logam tanah jarang (LTJ) pada produk pertambangan yang dapat diekspor. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyamakan standar pengawasan ekspor mineral kritis.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor," kata Dudung saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Dudung mengatakan, pembahasan meliputi definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur dan metode pengujian laboratorium. Kemudian pembahasan juga akan menetapkan mekanisme verifikasi aturan Naturally Occurring Radioactive Material (NORM).

Selain itu, kata Dudung, pembahasan juga akan berfokus pada pedoman penerbitan laporan surveyor. Sebanyak 47 peserta dari kementerian, lembaga, akademisi, asosiasi, dan badan usaha diundang mengikuti pembahasan tersebut.

"Pemerintah sedang menyiapkan pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Agung. Untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung," ujarnya.

Dudung menegaskan, penyempurnaan aturan bertujuan memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan berdasarkan aturan yang jelas. "Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi," ucap Dudung.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan memperkuat eksplorasi sumber daya, riset, dan teknologi pemisahan logam tanah jarang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah mineral sekaligus membangun rantai industri logam tanah jarang di dalam negeri.

Kata Kunci / Tags

ambang batas LTJ batas kandungan LTJ Bina Graha Dudung Abdurachman eksplorasi mineral ekspor logam tanah jarang ekspor mineral kritis hilirisasi mineral industri logam tanah jarang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan kepastian hukum ekspor Kompleks Istana Kepresidenan KSP Dudung Abdurachman laporan surveyor legal opinion Kejaksaan Agung logam tanah jarang LTJ metode pengujian laboratorium mineral ikutan mineral kritis Naturally Occurring Radioactive Material nilai tambah mineral NORM Penegakan Hukum pengawasan ekspor mineral rantai industri LTJ rapat koordinasi LTJ regulasi LTJ surveyor ekspor tata kelola ekspor mineral teknologi pemisahan LTJ