KSP Pastikan Ekspor Produk Tambang Logam Tanah Jarang Kembali Berjalan
- 03 Agt 2026 10:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan ekspor produk pertambangan dengan logam tanah jarang (LTJ) kembali berjalan setelah sebelumnya tertunda.
- Penundaan ekspor LTJ disebabkan oleh perbedaan interpretasi aturan yang mengatur mineral kritis tersebut.
- Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi tata kelola ekspor mineral kritis dan telah membangun kesepahaman lintas kementerian/lembaga untuk pelaksanaannya.
RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan ekspor produk pertambangan yang mengandung unsur logam tanah jarang (LTJ) kembali berjalan. Kepastian tersebut menyusul setelah sebelumnya sempat tertunda akibat perbedaan interpretasi aturan.
Dudung menyatakan pemerintah sedang menyempurnakan regulasi tata kelola ekspor mineral kritis tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah membangun kesepahaman lintas kementerian/lembaga terkait mengenai pelaksanaan ekspor mineral LTJ sebagai unsur ikutan.
"Sudah ya, dari mulai kemarin kalau tidak salah sudah bisa. Sambil paralel Permennya direvisi," kata Dudung saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Dudung mengatakan sebelumnya sempat muncul keraguan dari Bea Cukai, surveyor, hingga aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan ekspor. Kondisi tersebut menyebabkan lebih dari seratus kapal ekspor tertahan dan berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian.
"Kalau misalnya ini tidak dilakukan ekspor, nanti sudah banyak. Berapa ratus kapal yang tertunda, sehingga berdampak juga kepada stabilitas perekonomian," ujarnya.
Dudung menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Sucofindo, sehingga proses penerbitan laporan surveyor kembali berjalan. Mayoritas komoditas yang sempat tertahan berasal dari produk alumina, katoda tembaga, dan turunan nikel yang mengandung unsur LTJ sebagai mineral ikutan.
Dalam jangka panjang, pemerintah akan terus menyempurnakan tata kelola logam tanah jarang agar memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pengembangan industri hilir di dalam negeri. Langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai mineral strategis dunia, termasuk logam tanah jarang. Namun, Presiden menyebut kekayaan tersebut harus dikelola agar manfaat ekonominya lebih besar dinikmati rakyat Indonesia.
"Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," ujar Presiden Prabowo saat amanat pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Presiden mengatakan sebagian nilai tambah sumber daya alam Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati di luar negeri. Menurut Presiden, kondisi tersebut membuat rakyat belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam bangsanya sendiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....